Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Siaran Pers, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Mampu Menjaga Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan" (15 Februari 2021)

Summary

A press release (Siaran Pers) from the Badan Kebijakan Fiskal of the Kementerian Keuangan, datelined Jakarta, 15 Februari 2021, stating that the 2020 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kept the poverty rate at 10,19% in September 2020, against a Bank Dunia estimate of 11,8% without social protection. It quotes Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, as saying the PEN program is estimated to have kept more than 5 juta people from becoming newly poor, and lists the programs involved, including Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako and Kartu Pra Kerja. It reports social protection spending of Rp220,39 triliun and UMKM support of Rp112,4 triliun in 2020, with 97% of micro enterprises receiving BPUM still operating, and a Gini ratio of 0,385 in September 2020 against 0,380 a year earlier.

Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used

Full text

- Publikasi
- Siaran Pers - Program Pemuliha...

Publikasi

Publikasi

Siaran Pers - Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Mampu Menjaga Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Jakarta, 15 Februari 2021 - Perlindungan sosial merupakan instrumen utama Pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Di tahun 2020, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlindungan sosial terbukti mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020. Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, “Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru”.

Intervensi kebijakan telah melindungi konsumsi masyarakat tidak hanya kalangan miskin dan rentan tetapi juga kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer. Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar

Selain itu, Pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB. Sepanjang 2020, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp112,4 triliun. Bentuk dukungan ini sangat membantu UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi. Secara khusus, 97% usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

Hadirnya pandemi COVID-19 pada 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019, terhenti. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19%, atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22%. Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I-2020 dimana persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78%, atau naik 0,37 pp dari Maret 2019. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, atau meningkat 2,76 juta orang dibandingkan tahun lalu

Secara spasial, persentase penduduk miskin perdesaan per September 2020 naik menjadi 13,20% dari 12,6% pada September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88% dibandingkan September 2019 yang hanya sebesar 6,56%. Hal ini sebagai akibat terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah, terutama di perkotaan.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,385 per September 2020. Angka ini meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019 yang sebesar 0,380. Namun dapat digarisbawahi bahwa porsi pengeluaran penduduk kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93%. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi tersebut termasuk rendah karena berada di atas 17%. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori yaitu ketimpangan “tinggi” jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah porsinya di bawah 12%, “sedang” jika antara 12–17%, dan “rendah” jika di atas 17%.

Selaras dengan tren pemulihan ekonomi, pemerintah tetap memberi dukungan kebijakan countercyclical untuk penanganan COVID-19 dan program PEN di tahun 2021. Berbagai kebijakan prioritas akan terus berlanjut pada 2021, misalnya melalui vaksinasi massal, penguatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penguatan Program PEN. “Dengan tren ekonomi terkini, Pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran ke depannya dapat menurun kembali”, tutup Febrio.

Narahubung Media:

Endang Larasati Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ikp.bkf@kemenkeu.go.id

Baca dokumen

File and source

File

258_0f9d8768d8e65bc5.html

Size

39,839 bytes

SHA-256

d3d67c4652b4c57d94dda9de7f7f71b6aef7152f8f486ef6b28a9e5cacfd790c

Our copy

258_0f9d8768d8e65bc5.html

Original

fiskal.kemenkeu.go.id