BPK, Warta Pemeriksa, Edisi 5 Vol. V (May 2022)
Summary
Edisi 5 of Warta Pemeriksa, dated May 2022, the magazine published by the Sekretariat Jenderal of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Its editorial says BPK delivered the Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, a summary of 535 audit reports (LHP) setting out 4.555 findings with 6.011 problems worth Rp31,34 triliun. The issue reports a BPK finding that 165.544 Kartu Prakerja participants with assistance of Rp390,32 miliar were on a blacklist after being designated as participants, which BPK calls waste (pemborosan). Other items cover cybersecurity, support for Covid-19 vaccination in 2021, and photos of Ketua BPK Isma Yatun delivering the LHP on the LKPP Tahun 2021.
Summary drafted by a model from the document's text below and checked by script against that text before publication. It is a navigation aid, not a reading of what the document proves. Where AI is used
Archived web capture. Preserved source — captured from www.bpk.go.id; archived 2026-09-30.
Cite this document
“BPK, Warta Pemeriksa, Edisi 5 Vol. V (May 2022).”
Original at www.bpk.go.id. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/bpk-warta-pemeriksa-edisi-5-vol-v-may-2022-a2ac9dd7c3/
, SHA-256 bdae054935747ad10d69b00f35f0f788a77cb7296b6bbaa66c1b7c26255a109c.Full text
EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK TEMUKAN
PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA
8 38 51
BPK Dorong Penguatan Penggunaan Kartu Kredit Antisipasi Dinamika Terkini,
Keamanan Siber Pemerintah Tekan Risiko Fraud BPK Gelar FGD Terkait SAI20
DARI REDAKSI
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021 kepada
TIM EDITORIAL
Presiden Joko Widodo pada 3 Juni. Kemudian kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei dan Dewan Pengarah
Isma Yatun
Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. IHPS II 2021 meru-
Agus Joko Pramono
pakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), Bahtiar Arif
terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan
Tujuan Tertentu. Penanggung Jawab
Dalam laporan itu, BPK mengungkapkan 4.555 temuan yang Selvia Vivi Devianti
memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun. Dalam IHPS
Ketua Tim Redaksi
tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai dua
Selvia Vivi Devianti
program prioritas nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari pe-
merintah. Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah penguatan keta- Kepala Sekretariat
hanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Bestantia Indraswati
IHPS II 2021 menjadi fokus pembahasan redaksi dalam Warta
Sekretariat
Pemeriksa edisi Mei 2022. Beberapa tema pemeriksaan yang disajikan
Bambang Supriedi
antara lain isu keamanan dan ketahanan siber untuk mendukung stabili- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
tas keamanan nasional. Kemudian pemeriksaan dukungan pelaksanaan Sutriono
vaksinasi Covid-19 tahun 2021 di Badan Pengawas Obat dan Makanan Klara Ransingin
serta instansi terkait. Ridha Sukma
BPK juga mengungkapkan sejumlah temuan dalam PDTT Sigit Rais
Frenny Artiningrum S
Kepatuhan atas Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian
Apriyana
Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2021. Salah satu Sudarman
temuan itu adalah mengenai pemborosan program Kartu Prakerja.
Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terdapat 165.544 peserta kar-
tu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar Alamat Sekretariat
Gedung BPK-RI
blacklist setelah penetapan sebagai peserta kartu prakerja. Akibatnya,
Jalan Gatot Subroto no 31
terdapat pemborosan program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar. Jakarta
Tak hanya itu, BPK juga merekomendasikan Kementerian Sosial Telepon: 021-25549000
(Kemensos) untuk memperbaiki dan melakukan validasi data keluarga Pesawat 1188/1187
penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dikatakan, Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran PKH atau bansos lebih www.bpk.go.id
tepat sasaran.
Di Sharing Knowledge, redaksi menyajikan informasi mengenai Diterbitkan oleh
LFAR yang terus dipelajari oleh insan BPK untuk diterapkan dalam se- Sekretariat Jenderal
jumlah pemeriksaan. Melalui tulisan ini juga pembaca dapat mengeta- Badan Pemeriksa Keuangan
hui perbedaan LFAR dengan laporan-laporan lainnya. Republik Indonesia
Di rubrik Internasional, dilaporkan mengenai pertemuan BPK de
ngan Deputy Comptroller and Auditor General of India. Kegiatan ini
digelar terkait dengan rencana pelaksanaan serah terima penugasan
pemeriksa eksternal IAEA dari BPK kepada SAI India.
Karena kondisi kian membaik, BPK pun telah mulai menerapkan
pola kerja work from office (WFO) 100 persen. Terkait hal itu, BPK pun
menyesuaikan beberapa fitur di aplikasi Kelola Tugas. Penyesuaian
dilakukan berdasarkan alternatif baru selama work from home (WFH)
yang menitikberatkan cara kerja fleksibel dari sisi waktu maupun ruang.
Ini yang membuat beberapa praktik yang dijalankan saat pandemi
akan dilanjutkan meskipun telah WFO. Salah satunya soal presen- Pemeriksa BPK dilarang
si yang sebelumnya pakai fingerprint, tetap akan berlanjut online. meminta/menerima uang/
barang/fasilitas lainnya dari
Bahkan, akan dikembangkan memakai aplikasi-aplikasi baru yang akan pihak yang terkait dengan
lebih membantu kebutuhan dari pegawai BPK. pemeriksaan.
Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan untuk pembaca (Sumber: Peraturan BPK 4/2018
sekalian. Selamat menikmati. l tentang Kode Etik BPK)
2 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
DAFTAR ISI
IHPS II 2021 UNGKAP
4 6.011 PERMASALAHAN 29 SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA,
BPK BERTEMU SAI INDIA
SENILAI RP31,34 TRILIUN
31 ANDI WIDJAJANTO,
BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujud GUBERNUR LEMHANNAS
nya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, ‘MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL
DAN KOMPETITIF’
dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
34 ADI SURYANTO, KEPALA LAN
‘FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN
8 BPK DORONG PENGUATAN KEAMANAN SIBER DISTANCE LEARNING’
10 MENINGKATKAN PERAN BPOM DALAM 36 MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN
VAKSINASI COVID-19 APLIKASI SAKTI
12 BPK TEMUKAN PEMBOROSAN KARTU PRAKERJA 38 PENGGUNAAN KARTU KREDIT
RP390,32 MILIAR PEMERINTAH TEKAN RISIKO FRAUD
15 BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN 42 MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DENGAN BUDI DAYA IKAN
17 DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI 44 BPK KEMBALI WFO, MELANJUTKAN
MOMENTUM TRANSFORMASI
19 MEMPERBAIKI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH DIGITAL
22 MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT 46 TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF
25 MANFAATKAN CLOUD COMPUTING UNTUK DI MASA WFO
TINGKATKAN LAYANAN 50 ACHSANUL QOSASI DAN
27 BPK KOMUNIKASIKAN ISU PENTING PEMERIKSAAN IMO AGUS JOKO PRAMONO RESMI
JADI ANGGOTA MKKE BPK
51 ANTISIPASI DINAMIKA TERKINI,
BPK GELAR FGD TERKAIT SAI20
52 MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN DI
MASA PANDEMI COVID-19
56 BERITA FOTO
28 BPK SAMPAIKAN HASIL
PEMERIKSAAN IAEA
Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini
wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa
rekomendasi perbaikan.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 3
SOROTAN
IHPS II 2021 UNGKAP 6.011 PERMASALAHAN
SENILAI RP31,34 TRILIUN
BPK berupaya keras untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola
keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
n Penyampaian IHPS II 2021 kepada Presiden Joko Widodo.
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP
mengungkapkan 4.555 temuan Dengan Tujuan Tertentu.
yang memuat 6.011 permasalah Permasalahan yang diungkapkan terdiri atas
an sebesar Rp31,34 triliun dalam 3.173 permasalahan berkaitan dengan keti-
Ikhtisar Hasil Pemeriksan Semester dakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefek
(IHPS) II 2021. Dalam IHPS terse- tifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun; 1.720 perma-
but, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan salahan merupakan ketidakpatuhan terhadap
mengenai dua program prioritas nasional yang ketentuan peraturan perundang-undangan se-
perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. besar Rp29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan
IHPS II 2021 telah disampaikan kepada terkait kelemahan sistem pengendalian intern
Presiden Joko Widodo pada 3 Juni, Dewan (SPI).
Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Mei, dan Dalam permasalahan 3E, sebanyak 95,9
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 3 Juni. persen atau 3.043 permasalahan merupakan
IHPS II 2021 merupakan ringkasan dari 535 ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, 127
laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42
4 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
SOROTAN
triliun, dan 3 permasalahan ketidakefisienan se-
besar Rp1,59 miliar.
Permasalahan ketidakpatuhan pada IHPS
II 2021 terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan
kekurangan penerimaan sebanyak 75 persen
atau 1.286 permasalahan sebesar Rp29,70 triliun.
Kemudian, ketidakpatuhan berupa penyimpang
an administrasi sebanyak 25 persen atau 434
permasalahan.
“Atas permasalahan tersebut, selama proses
pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan pe
nyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPD.
sebesar Rp194,53 miliar,” kata Ketua BPK dalam
pidatonya saat penyampaian IHPS II 2021 kepada Pemeriksaan tematik
DPR. IHPS II 2021 juga memuat hasil pemerik-
Ketua BPK menyatakan, BPK berupaya keras saan tematik atas dua prioritas nasional sesuai
untuk terus mendorong terwujudnya tata ke- Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
lola keuangan negara yang efektif, akuntabel, Kedua pemeriksaan tematik tersebut adalah
dan transparan sesuai ketentuan perundang- penguatan ketahanan ekonomi dan pemba
undangan. “BPK dan DPR memiliki komitmen ngunan sumber daya manusia (SDM). Ketua BPK
yang sama, yaitu setiap rupiah uang negara harus Isma Yatun dalam sambutannya menyampaikan,
dikelola sebaik-baiknya secara transparan dan pemeriksaan tematik terdiri atas 256 pemerik-
digunakan secara bertanggung jawab agar pada saan kinerja dan 38 pemeriksaan Dengan Tujuan
gilirannya dapat mewujudkan tujuan negara,” Tertentu (DTT) Kepatuhan.
kata Ketua BPK. “Pemeriksaan dilaksanakan pada 35 objek
Ketua BPK dalam kesempatan tersebut turut pemeriksaan pemerintah pusat, 256 objek peme-
mengajak para anggota DPR untuk bersama-sa- riksaan pemerintah daerah, dan 3 objek peme-
ma mengawal pengelolaan keuangan negara. riksaan BUMN. Dalam pemeriksaan tematik ini,
“Ini agar pengelolaan keuangan negara membe- BPK mengungkap 2.427 temuan dengan 2.805
rikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujud permasalahan sebesar Rp20,23 triliun,” kata
kan kesejahteraan rakyat,” katanya. Ketua BPK.
n Penyampaian IHPS II 2021 kepada DPR.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 5
SOROTAN
sesuai amar putusan MK Nomor 91/
PUU-XVIII/2020.
Permasalahan lainnya berkaitan
dengan insentif pepajakan program
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hasil
pemeriksaan BPK menunjukkan bah
wa mekanisme verifikasi dan sistem
informasi pengelolaan permohonan
belum dapat menjamin kelayakan
penerima insentif perpajakan PC-PEN
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) belum memiliki fungsi koordi
nasi yang terpusat dalam pengelolaan
insentif atau fasilitas perpajakan.
“Terkait ini, BPK merekomendasi-
kan kepada Menteri Keuangan antara
lain untuk memutakhirkan sistem
pengajuan insentif Wajib Pajak de
ngan menambahkan persyaratan kela-
yakan penerima insentif atau fasilitas
perpajakan sesuai ketentuan serta
melaksanakan fungsi koordinasi da-
lam pengelolaan insentif atau fasilitas
perpajakan untuk seluruh jenis, baik
kategori belanja maupun non belanja
perpajakan.”
Sementara, hasil pemeriksaan prio-
ritas nasional pembangunan sumber
daya manusia (SDM) mengungkap
sejumlah permasalahan, antara lain
mengenai bantuan program Kartu
Prakerja dan vaksin Covid-19. Hasil
pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa
bantuan program kartu prakerja kepa-
Hasil pemeriksaan prioritas nasio- da 119.494 peserta sebesar Rp289,85
nal penguatan ketahanan ekonomi miliar pada Kementerian Koordinator
mengungkap sejumlah permasalahan. Bidang Perekonomian terindikasi tidak
Pemeriksaan Beberapa permasalahan itu, antara tepat sasaran. Hal ini karena bantuan
dilaksanakan lain, kebijakan penyelenggaraan pe- itu diterima oleh pekerja/buruh yang
pada 35 objek layanan perizinan pada Kementerian memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta,
Dalam Negeri (Kemendagri) belum Sedangkan mengenai program
pemeriksaan seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan vaksin Covid-19, hasil pemeriksaan
pemerintah sesuai UU Cipta Kerja dan turunannya. mengungkapkan bahwa alokasi vaksin
pusat, 256 objek Atas permasalahan itu, BPK mere- Covid-19, logistik, dan sarana prasa-
pemeriksaan komendasikan kepada Menteri Dalam rananya belum sepenuhnya menggu-
Negeri antara lain untuk melakukan nakan dasar perhitungan yang sesuai
pemerintah perubahan Permendagri Nomor 138 dengan perkembangan kondisi dan
daerah, dan Tahun 2017 agar sesuai dengan PP atau analisis situasi terbaru, data yang
3 objek peme Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 dengan valid, akurat dan mutakhir. Selain itu,
memperhatikan ketentuan pembuat kurangnya koordinasi dengan pemda
riksaan BUMN. an peraturan pelaksana UU Nomor dan kementerian/lembaga lain yang
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terlibat. l
6 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
BPK DORONG PENGUATAN
KEAMANAN SIBER
Akibatnya, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE
sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan.
B
adan Pemeriksa Keuangan sanakan perannya terkait keamanan dan
(BPK) menyoroti isu keamanan ketahanan siber, Kemenkominfo telah me-
dan ketahanan siber untuk lakukan upaya untuk meningkatkan tata
mendukung stabilitas keaman kelola dan pengendalian atas penyeleng
an nasional. Pemeriksaan kiner- garaan sistem elektronik (PSE) publik,
ja atas keamanan dan ketahan PSE privat, konten internet, penyusunan
an siber dalam rangka mendukung stabilitas regulasi perlindungan data pribadi (PDP),
keamanan nasional dilaksanakan pada serta upaya penerapan Sistem Manajemen
Kementerian Komunikasi dan Informatika Keamanan Informasi (SMKI) di lingkung
(Kemenkominfo) dan instansi terkait lainnya. an Kemenkominfo melalui pembentukan
Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Computer Security Incident Response Team
Semester (IHPS) II 2021, dalam melak- (CSIRT) Kominfo.
Ilustrasi: Freepik
8 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan sional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Kemenkominfo antara lain telah melakukan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
pembahasan dan penyusunan kertas kerja Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun
menteri terkait analisis substansi kelem- 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
bagaan rancangan undang-undang (RUU) Elektronik masih terhambat.
PDP usulan Pemerintah dan persandingan Standar/prosedur/protokol terkait pe
dengan European Union (EU) General Data nyelenggaraan sistem elektronik lingkup pu-
Protection Regulation (GDPR), GDPR di le- blik dan privat belum memadai untuk men-
vel negara EU (Perancis), dan draf kelemba- cegah terjadinya kebocoran atau pencurian
gaan usulan DPR. data. Akibatnya, tingkat kepatuhan kemen-
Kemenkominfo juga telah menetapkan terian/lembaga (K/L), pemerintah daerah,
Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan dan instansi penyelenggara negara lainnya
Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang yang mendaftarkan sistem elektronik yang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat
Privat. Selain itu, Kemenkominfo juga te- rendah. PSE lingkup publik maupun lingkup
lah membentuk Tim Computer Security privat juga rentan terhadap serangan, kebo-
Incident sesuai dengan SK Sekjen Nomor coran, dan pencurian data.
53 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 ten- BPK telah merekomendasikan kepada
tang Pembentukan Tim Kominfo Computer Menteri Kominfo agar melaksanakan lang
Security Incident Kemenkominfo. kah-langkah antara lain menginstruksikan
Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabi- Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja
la permasalahan pada aspek peraturan dan Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP
regulasi (legal), standardisasi, prosedur, dan dengan DPR RI, supaya melakukan langkah-
protokol (technical), kelembagaan/organisa langkah percepatan dan komunikasi yang
si (organizational), pengembangan kapasitas intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan
(capacity development), dan kerja sama RUU PDP dan mengesahkannya sebagai un-
(cooperation) tidak segera diatasi, maka da- dang-undang sesuai dengan target kinerja
pat memengaruhi efektivitas tata kelola ke yang ditetapkan.
amanan dan ketahanan siber dalam rangka BPK juga meminta Menkominfo untuk
mendukung stabilitas keamanan nasional. menyusun seluruh aturan turunan terkait
BPK mengungkapkan, regulasi terkait keamanan dan ketahanan siber yang men-
perlindungan data pribadi dan aturan jadi kewenangan Kemenkominfo khususnya
turunan terkait penyelenggaraan sistem terkait PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang
dan transaksi elektronik (PSTE) dan sistem PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tentang SPBE secara lengkap.
belum disusun secara integratif dan mema- Hasil pemeriksaan kinerja atas keaman
dai. Akibatnya, perlindungan data pribadi an dan ketahanan siber dalam rangka
belum menjadi prioritas PSE sehingga ren- mendukung stabilitas keamanan nasional
tan kebocoran, pencurian, dan serangan. mengungkapkan lima temuan yang memuat
Selain itu, pelaksanaan teknis dan opera- enam permasalahan ketidakefektifan. l
Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan
turunan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elek
tronik (PSTE) dan sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE) belum disusun secara integratif dan memadai.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 9
BPK BEKERJA
MENINGKATKAN PERAN BPOM
DALAM VAKSINASI COVID-19
Terdapat 297 bets atau 78,36 juta dosis vaksin Covid-19
beredar tanpa melalui penerbitan izin bets/lot release.
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) penerbitan izin edar darurat atau emergency
memberikan beberapa saran per- use authorization (EUA) atas 11 jenis vaksin
baikan kepada Badan Pengawas Covid-19 yaitu Sinovac Coronavac, Sinovac
Obat dan Makanan (BPOM) untuk Biofarma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna,
mendukung pelaksanaan vaksina- Pfizer, Janssen, Sputnik V, Convidecia, Zifivax,
si Covid-19. Hal itu diungkapkan dan Covovax.
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPOM telah melakukan pengawasan ke
Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi amanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19
Covid-19 Tahun 2021 pada Badan Pengawas yang telah mendapatkan EUA di antaranya
Obat dan Makanan dan Instansi Terkait melalui evaluasi setiap vaksin melalui pro-
Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan ses registrasi, penerbitan tujuh Persetujuan
Jawa Tengah. Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK), empat sertifikat
BPK mengungkapkan, BPOM telah me- Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) kepada
nunjukkan capaian dalam mendukung pelak- dua industri farmasi, serta 12 penilaian peme-
sanaan vaksinasi Covid-19 antara lain men- nuhan CPOB atas industri farmasi yang ber
dukung ketersediaan vaksin Covid-19 melalui ada di luar negeri.
Ilustrasi: Freepik
10 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
BPOM juga melakukan percepatan time-
line pemberian izin masuk atas impor vaksin
Covid-19 baik yang melalui Surat Keterangan Efektivitas dukungan pelak
Impor (SKI) maupun Special Access Scheme sanaan vaksinasi Covid-19
(SAS). Timeline penerbitan izin SKI yang semula
enam jam dipercepat menjadi dua jam, sedang
pada BPOM dipengaruhi
kan untuk penerbitan persetujuan SAS yang oleh permasalahan yang per
semula 10 hari kerja menjadi dua hari kerja. lu untuk segera diperbaiki.
Meski begitu, BPK menyimpulkan, efektivi-
tas dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19
pada BPOM dipengaruhi oleh permasalahan
yang perlu untuk segera diperbaiki. Hal itu BPOM perlu membuat aplikasi penerbitan
antara lain dukungan ketersediaan vaksin izin bets/lot release yang dapat menghasilkan
Covid-19 melalui pengawasan keamanan, kha- informasi bets/lot vaksin yang telah menda-
siat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum ber patkan izin secara tepat waktu, lengkap, dan
edar belum sepenuhnya memadai. realtime.
Permasalahan dalam dukungan ketersediaan Dalam mendukung distribusi vaksin melalui
vaksin di antaranya adalah penerbitan izin bets/ pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu
lot release vaksin Covid-19 belum memadai. vaksin Covid-19 setelah beredar BPOM juga
BPK menyebutkan, terdapat 297 bets atau perlu melengkapi UPT terkait dengan peralatan
78,36 juta dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa pengawasan penyimpanan Cold Chain Product
melalui penerbitan izin bets/lot release. (CCP) yang memadai berupa termometer yang
BPOM juga belum menyediakan informasi terkalibrasi.
bets/lot vaksin yang tepat waktu, lengkap, dan BPOM juga perlu menyusun pedoman pe-
dapat diakses realtime oleh pihak terkait yang manfaatan hasil pengawasan dan mengkoor-
membutuhkan. dinasikan hasil pengawasan distribusi vaksin
Kemudian, dukungan distribusi vaksin Covid-19 kepada pelaksana kegiatan vaksinasi
Covid-19 melalui pengawasan keamanan, kha- Covid-19 yakni Kementerian Kesehatan dan
siat, dan mutu vaksin Covid-19 setelah beredar Kepala Daerah terkait melalui UPT BPOM agar
belum sepenuhnya memadai. Permasalahan da- dapat digunakan untuk perbaikan distribusi
lam dukungan ketersediaan vaksin diantaranya vaksin.
pengawasan distribusi vaksin Covid-19 pada BPOM juga perlu berkoordinasi dengan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) belum didukung pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan,
dengan peralatan verifikasi suhu yang me- Kementerian Luar Negeri, produsen vaksin dan
madai dan hasil pengawasan distribusi vaksin pihak pemegang EUA agar mendapatkan trans-
Covid-19 pada fasiltas pelayanan kesehatan fer teknologi parameter uji potensi dan uji kan-
(Fasyankes) belum dimanfaatkan secara optimal dungan antigen untuk vaksin Covid-19 selain
untuk perbaikan distribusi vaksin. Sinovac supaya lebih optimal dalam melakukan
Pengawasan vaksin Covid-19 di peredar pengawasan atas khasiat vaksin beredar.
an oleh BPOM belum melalui pengujian atas BPK juga merekomendasikan kepada BPOM
seluruh parameter vaksin beredar, belum me- untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan
miliki target monitoring mutu dan label vaksin kegiatan monitoring mutu dan label, selanjut-
Covid-19 di peredaran, dan belum terdapat nya membuat format tools/checklist, petunjuk
format tools/checklist yang ditetapkan untuk pelaksanaan, format laporan yang lengkap, dan
pelaksanaan monitoring mutu dan label. menetapkan periode/waktu pelaporan serta pe-
BPK merekomendasikan kepada Kepala mantauan secara rutin atas kegiatan monitoring
BPOM agar segera menindaklanjuti saran-saran mutu dan label vaksin Covid-19 di peredaran
perbaikan antara lain dalam mendukung keterse- yang dilakukan oleh UPT BPOM. Berdasarkan
diaan vaksin melalui pengawasan keamanan, kha- hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa
siat, dan mutu vaksin Covid-19 sebelum beredar apabila permasalahan signifikan di atas tidak
supaya melakukan penyesuaian regulasi terkait segera diatasi, maka dapat memengaruhi
penerbitan izin bets/lot release agar sejalan de efektivitas dukungan pelaksanaan vaksinasi
ngan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Covid-19. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 11
BPK BEKERJA
BPK TEMUKAN PEMBOROSAN
KARTU PRAKERJA RP390,32 MILIAR
MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK blacklist
dari K/L dapat lolos dan ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada
gelombang berjalan atau berikutnya.
adalah calon peserta Program Kartu Prakerja tidak
sedang mengikuti pendidikan formal.
Permenko Perekonomian tersebut juga
mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak
dapat diberikan Program Kartu Prakerja, yaitu,
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota
Kepolisian Negara RI, Kepala Desa dan perang
kat desa serta Direksi, Komisaris, dan Dewan
Pengawas pada BUMN atau BUMD.
Selain peraturan tersebut, MPPKP mene-
tapkan Standard Operating Procedure (SOP)
terkait dengan Proses Pendaftaran dan Seleksi
Penerima Kartu Prakerja yaitu SOP nomor SOP/
B
ekon.go.id
Ops/01/II/2021 berlaku efektif tanggal 19
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Februari 2021 versi 4. Dalam SOP dinyatakan
mengungkapkan sejumlah te- bahwa blacklist atau daftar hitam adalah daftar
muan dalam Pemeriksaan Dengan NIK yang diberikan oleh Kementerian/lembaga
Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan terkait untuk otomatis ditolak menjadi Penerima
atas Program Perlindungan Kartu Prakerja.
Sosial (Perlinsos) di Kementerian Salah satu proses untuk mendapatkan
Koordinator Bidang Perekonomian tahun Penerima Kartu Prakerja, yaitu proses penyaring
anggaran 2021. Salah satu temuan itu adalah an dari blacklist, penyaringan dilakukan secara
mengenai pemborosan program Kartu Prakerja. sistem dengan menyaring NIK pendaftar dari
Pemeriksaan BPK menemukan bahwa terda- data validasi yang diberikan oleh kementerian/
pat 165.544 peserta kartu prakerja dengan nilai lembaga terkait.
bantuan sebesar Rp390,32 miliar masuk daftar Berdasarkan hasil analisa atas database pro-
blacklist setelah penetapan sebagai peserta kar- gram kartu prakerja diketahui bahwa dari jumlah
tu prakerja. “Akibatnya, terdapat pemborosan peserta batch 12-22 yang berjumlah 6.019.842
program kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar,” orang terdapat 165.544 orang peserta prakerja
demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil dengan nilai sebesar Rp390,32 miliar yang ter-
Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021. masuk dalam daftar blacklist. Penelusuran lebih
Mengutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan lanjut atas database diketahui bahwa tanggal
(LHP) Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja
Tahun 2021 pada Kemenko Bidang Perekonomian
Data 42 peserta kartu pra
dan Instansi Terkait lainnya, Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3
Tahun 2020 Jo Permenko Perekonomian Nomor kerja diragukan kebenaran
11 Tahun 2020 mengatur syarat-syarat pencari nya karena kartu tanda pen
kerja/pekerja yang dapat mendaftar sebagai calon
duduk (KTP) tidak valid.
peserta Program Kartu Prakerja yang di antaranya
12 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
penetapan peserta kartu prakerja lebih dahulu Atas sejumlah permasalahan itu, BPK
dari tanggal data blacklist diperoleh dari wali- memberikan beberapa rekomendasi kepada
datanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain soal pemborosan, temuan BPK juga Rekomendasi pertama, Menko Perekonomian
mengungkapkan bahwa bantuan program kar- agar memerintahkan direktur eksekutif
tu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan
Hal tersebut terjadi karena bantuan diterima pembayaran kepada penerima kartu prakerja
oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah setelah data blacklist atau update blacklist yang
di atas Rp3,50 juta. Selain itu, data 42 peserta diterima sebesar Rp390,32 miliar.
kartu prakerja diragukan kebenarannya karena Rekomendasi selanjutnya adalah memper-
kartu tanda penduduk (KTP) tidak valid. jelas pengaturan mengenai lingkup besaran
Akibat permasalahan di atas, bantuan batasan gaji/upah bulanan bagi pendaftar
program kartu prakerja terindikasi tidak tepat program kartu prakerja dan memerintahkan
sasaran dan berpotensi disalahgunakan seba direktur eksekutif MPPKP untuk memproses 42
nyak 119.494 peserta dengan nilai bantuan peserta atas terjadinya ketidakvalidan KTP se-
sebesar Rp289,85 miliar. suai ketentuan yang berlaku. l
Tanggapan MPPKP
D irektur eksekutif MPPKP memberikan sejumlah tanggapan terkait temuan BPK mengenai peserta
blacklist yang tetap masuk sebagai penerima kartu prakerja.
a. MPPKP tunduk dan patuh terhadap pengaturan pendaftar kartu prakerja yang tidak dapat menerima
kartu prakerja (“Blacklist”) sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat 5 dari Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan
Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 2021 dan
Peraturan pelaksana atas pengaturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 11/2020 yang diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2020;
b. MPPKP menerapkan prosedur yang tidak memungkinkan adanya NIK blacklist dari K/L dapat lolos dan
ditetapkan sebagai Penerima Kartu Prakerja pada gelombang berjalan atau berikutnya;
c. MPPKP selalu meminta kepada K/L update data NIK kelompok yang dilarang menerima kartu prakerja
untuk digunakan sebagai filter dalam penetapan penerima. Namun kebenaran, kelengkapan, ketepatan
waktu serta pembaharuan data NIK blacklist dari K/L adalah tanggung jawab K/L masing-masing dan di
luar kontrol MPPKP;
d. Selain itu, MPPKP juga telah menawarkan integrasi sistem melalui API (Application Programming
Interface) dengan K/L. Namun belum ada K/L yang membangun API dimaksud sehingga data selalu di-
berikan secara manual per periode. Ini di luar kewenangan MPPKP;
e. MPPKP telah melakukan monitoring pasca penetapan dan menemukan beberapa peserta yang telah
ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja ternyata menjadi penerima program lain (overlap). Namun
seluruh penerima kartu prakerja tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu daripada tanggal data mere-
ka dimasukkan dalam blacklist di sistem kartu prakerja. Artinya, penetapan menjadi penerima manfaat
program lain dilakukan setelah prakerja menetapkan yang bersangkutan menjadi penerima. Ini di luar
kontrol MPPKP. Terhadap penerima manfaat yang overlap ini, MPPKP telah membekukan akun prakerja
mereka. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 13
BPK BEKERJA
HASIL PEMERIKSAAN BPK TERKAIT PROGRAM KARTU PRAKERJA
1 Terdapat 68.733 peserta Program Kartu
Prakerja senilai Rp181.596.667.684,00
terdaftar sebagai penerima bantuan sub-
2 Terdapat 165.544
peserta senilai
Rp390.325.900.000,00
3 Proses
reviu pemutak
hiran harga pe-
sidi upah bagi pendidik dan tenaga pen- masuk daftar blacklist se- latihan belum
didik pada Kementerian Pendidikan dan telah penetapan sebagai diatur secara
Kebudayaan TA 2020. peserta kartu prakerja. detail.
4 Manajemen
pelaksana
Program Kartu
5 Bantuan Program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta senilai
Rp289.856.023.629,00 terindikasi tidak tepat sasaran dan data 42 peserta
kartu prakerja diragukan kebenarannya.
Prakerja belum
mempertimbang
kan standar
kompetensi kerja
dan terdapat 191
lembaga pelatih
6 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja tidak melakukan verifika-
si atas kebenaran data peserta Kartu Prakerja dengan unggahan foto KTP
peserta dan alamat email 284 peserta terindikasi mirip serta e-wallet 65
peserta diragukan kesesuaian identitas.
an tidak memiliki
akreditasi serta
29 lembaga pe-
latihan menjual
pelatihan tidak
selaras dengan
7 Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja belum melakukan pe
ngendalian secara memadai atas voucher yang belum dipergunakan dan
voucher belum di-redeem oleh penerima kartu prakerja tahun 2020 dan
tahun 2021.
Nomor Induk
Berusaha.
8 Terdapat sebanyak
1.956.535 peserta tidak
memiliki alamat yang
valid dan diantaranya se-
banyak 489.221 peserta
menginput domisili tidak
didukung dokumen kepen-
dudukan yang sah.
Sumber: LHP DTT Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Kartu Prakerja Tahun 2021 pada Kemenko
Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait lainnya.
14 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
lan.go.id
BPK BERIKAN REKOMENDASI PERBAIKAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
Pedoman penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan
metode distance learning yang ditetapkan LAN
belum lengkap dan sesuai kebutuhan.
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, BPK mengungkapkan, dalam rangka
telah melaksanakan pemerik penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan me-
saan kinerja atas efektivitas tode distance learning, LAN telah melakukan
penyelenggaraan Pelatihan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas
Kepemimpinan Nasional (PKN) kegiatan tersebut.
Tingkat II dengan metode Beberapa upaya LAN yakni menyusun stan-
Distance Learning dalam meningkatkan kom- dar dan pedoman penyelenggaraan dan pe-
petensi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2020 laksanaan PKN Tingkat II melalui Surat Edaran.
dan 2021 pada Lembaga Administrasi Negara Kemudian, LAN juga mensosialisasikan dan
(LAN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, mengimplementasikan pedoman penyeleng-
Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. garaan dan kurikulum PKN Tingkat II dengan
Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja metode distance learning.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 15
BPK BEKERJA
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pasca PKN
Tingkat II belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan
kebutuhan. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
PKN Tingkat II belum sepenuhnya dipergunakan untuk
tindakan perbaikan.
LAN melaksanakan seleksi calon peserta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
PKN Tingkat II Tahun 2020 dan 2021 sesuai PKN Tingkat II dengan metode distance
dengan tahapan yang dipersyaratkan dan learning dan upaya untuk mengatasi per-
hasil seleksi calon peserta PKN Tingkat II masalahan yang terjadi, BPK merekomen-
telah disampaikan sesuai ketentuan. Selain dasikan kepada Kepala LAN untuk menyu-
itu, LAN memastikan bahwa tenaga pe- sun dan menetapkan pedoman penyeleng
latihan telah memenuhi kompetensi yang garaan PKN Tingkat II dengan metode
disyaratkan dan menggunakan fasilitas distance learning yang berkekuatan hukum,
pembelajaran dengan pemanfaatan tekno- mengikat, dan lengkap sesuai kebutuhan.
logi informasi dan jaringan wireless fidelity Kepala LAN juga perlu menginstruk-
(wi-fi) dengan akses yang cepat. sikan Deputi Bidang Penyelenggaraan
LAN juga melaksanakan rapat koordi Pengembangan Kompetensi supaya me-
nasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan merintahkan Kepala Pusbangkom PIMNAS
PKN Tingkat II tahun berjalan dan memba- dan MASN untuk melakukan pengawasan
has rencana persiapan penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu terhadap lem-
PKN Tingkat II tahun berikutnya. baga yang belum terakreditasi dan me
Selain upaya-upaya perbaikan yang te- nyusun laporan penjaminan mutu sesuai
lah dilakukan LAN tersebut, masih terdapat ketentuan.
permasalahan-permasalahan dalam penye BPK juga merekomendasikan kepa-
lenggaraan PKN Tingkat II dengan metode da Kepala LAN untuk menginstruksikan
distance learning yang memerlukan per Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
baikan. Hal itu antara lain pedoman penye Kompetensi ASN supaya menyusun SOP
lenggaraan PKN Tingkat II dengan metode monitoring dan evaluasi terkait pengawas
distance learning yang ditetapkan LAN an dan pengendalian penyelenggaraan
belum lengkap dan sesuai kebutuhan. BPK PKN Tingkat II secara menyeluruh.
juga menemukan, penjaminan mutu belum Deputi Bidang Kebijakan
sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan Pengembangan Kompetensi ASN juga
dan LAN belum sepenuhnya memastikan perlu memerintahkan Kepala P3K Bangkom
seluruh tenaga pelatihan menggunakan ASN untuk menyusun pedoman/panduan
metode dan media pembelajaran yang resmi yang mengatur tentang standar me-
inovatif. tode dan media pembelajaran yang inova-
“Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tif. Selain itu, diperlukan SOP tindak lanjut
dan pasca PKN Tingkat II belum sepe- hasil monitoring dan evaluasi dari Rakornas
nuhnya sesuai dengan ketentuan dan PKN Tingkat II yang memuat identifikasi
kebutuhan. Hasil monitoring dan evaluasi permasalahan, rencana pelaksanaan tindak
penyelenggaraan PKN Tingkat II belum lanjut dan pihak yang akan menindaklan-
sepenuhnya dipergunakan untuk tindakan juti.
perbaikan,” ungkap BPK. Atas temuan, simpulan, dan rekomen-
BPK menilai, permasalahan-permasalah dasi yang diberikan oleh BPK, LAN me
an tersebut dapat menghambat efektivitas nyampaikan menerima keseluruhan temuan
penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan dan simpulan BPK, serta akan menindak
metode distance learning dalam mening lanjuti rekomendasi-rekomendasi yang
katkan kompetensi ASN. Guna semakin diberikan. l
16 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
DATA BANSOS HARUS DIPERBAIKI
Perlinsos disalurkan kepada KPM PKH dan Sembako/
BPNT serta BST yang tidak ada di Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) lakukan BPK atas program Perlindungan Sosial
merekomendasikan Kementerian (Perlinsos) tahun anggaran 2021, BPK mene-
Sosial (Kemensos) untuk memper- mukan sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki
baiki dan melakukan validasi data oleh Kemensos. Seperti disampaikan dalam
keluarga penerima manfaat (KPM) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II
Program Keluarga Harapan (PKH). 2021, BPK menemukan bahwa penetapan dan
Perbaikan data perlu dilakukan agar penyaluran penyaluran bansos PKH dan Sembako/Bantuan
PKH atau bansos lebih tepat sasaran. Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial
Berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tunai (BST) tidak sesuai ketentuan sebesar
Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan yang di- Rp6,93 triliun.
ilustrasi: masjid pogung dalangan - unsplash
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 17
BPK BEKERJA
sesuai ketentuan yang berdampak pada pe
nyaluran bansos PKH, Sembako/BPNT, dan
Selain soal penyaluran BST terindikasi tidak tepat sasaran sebesar
Rp6,93 triliun dan menginstruksikan Inspektur
yang tak sesuai keten Jenderal untuk melakukan pengujian terha-
tuan, pemeriksaan dap hasil penelitian PPK Bansos PKH dan PPK
BPK juga menemukan Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM)
bahwa terdapat Kar Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III terkait
KPM PKH, Sembako/BPNT, dan BST yang
tu Keluarga Sejahtera terindikasi tersalur bansos tidak tepat sasaran
(KKS) tidak terdistribusi sebesar Rp6,93 triliun.
dan KPM tidak bertran Selain itu, harus memastikan bahwa hasil
penelitian tersebut telah ditindaklanjuti de
saksi bansos PKH dan ngan penggantian pengurus atas KPM PKH
Sembako/BPNT dengan dan Sembako/BPNT serta BST yang tidak
nilai saldo yang belum memenuhi kriteria penerima bansos.
Rekomendasi lainnya adalah mengins-
disetor ke kas negara truksikan dirjen terkait untuk memerintahkan
sebesar Rp1,11 triliun. Bank Penyalur untuk segera melakukan pe
ngembalian ke kas negara sebesar Rp1,11
triliun atas saldo PKH KPM dan saldo bansos
Hal tersebut terjadi karena Perlinsos di- Sembako/BPNT dengan KKS tidak terdis-
salurkan kepada KPM PKH dan Sembako/ tribusi dan KPM tidak bertransaksi serta
BPNT serta BST yang tidak ada di Data menyampaikan salinan bukti setor tersebut
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Oktober kepada BPK.
2020 dan usulan pemda yang masuk melalui
aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Penjelasan Kemensos
Generation (SIKS-NG). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
Selain itu, karena ada KPM yang berma- Kemensos telah menyampaikan sejumlah
salah di tahun 2020 namun masih ditetapkan penjelasan terkait temuan BPK. Menteri
sebagai penerima bansos di tahun 2021, Sosial melalui Dirjen Linjamsos menjelaskan
KPM yang sudah dinonaktifkan, KPM yang di- bahwa penetapan KPM Tahap I dan II masih
laporkan meninggal, dan KPM bansos ganda. berdasarkan DTKS 2020 yang belum inklusif
Akibat permasalahan itu, penyaluran ban- karena mensyaratkan 47 variabel yang tidak
sos PKH, Sembako/BPNT, dan BST terindikasi mudah dipenuhi, namun mulai Tahap III tidak
tidak tepat sasaran sebesar Rp6,93 triliun. terjadi lagi.
Selain soal penyaluran yang tak sesuai ke- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK)
tentuan, pemeriksaan BPK juga menemukan juga menyatakan akan terus memperbaiki
bahwa terdapat Kartu Keluarga Sejahtera mekanisme penyaluran dan pemanfaatan
(KKS) tidak terdistribusi dan KPM tidak ber- bansos. Hasil monev menunjukkan sebagian
transaksi bansos PKH dan Sembako/BPNT besar masalah terjadi pada prosesnya, bukan
dengan nilai saldo yang belum disetor ke kas pada datanya.
negara sebesar Rp1,11 triliun. Selanjutnya disebutkan bahwa DTKS
Akibatnya, terdapat penyaluran bantuan mengacu pada data Dukcapil yang terus ber-
PKH dan sembako menjadi tidak optimal gerak, bahwa terdapat data yang sebelumnya
serta kekurangan penerimaan negara sebe- padan menjadi tidak padan sehingga DTKS
sar Rp1,11 triliun dari nilai bansos PKH dan juga mengikuti untuk menonaktifkan data
sembako/BPNT yang belum disetor ke kas tersebut.
negara. Selain itu Direktorat JSK menyatakan
Atas sejumlah permasalahan itu, BPK bakal melakukan penelitian lebih lanjut me-
merekomendasikan Sekretaris Jenderal un- lalui verifikasi kelayakan sehingga daerah
tuk memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos dapat memutakhirkan DTKS melalui Aplikasi
melakukan perbaikan dan validasi data KPM SIKS-NG. l
18 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
MEMPERBAIKI UPAYA
PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH
Terjadi peningkatan sampah liar, peningkatan praktik pembakaran, penimbunan,
dan pembuangan sampah ke sungai.
P
engelolaan sampah telah menja- Tegal, dan Pemkot Magelang TA 2020-semester I
di isu global dalam agenda Tujuan TA 2021.
Pembangunan Berkelanjutan Dari pemeriksaan tersebut, BPK mencatat
(Sustainable Development Goals/ pemda telah melakukan upaya pengurangan dan
SDGs). Salah satu dari empat pilar penanganan SRT dan SSSRT. Pemkot Jambi telah
pembangunan SDGs yaitu pilar pem- melakukan upaya antara lain menetapkan regu-
bangunan lingkungan telah menetapkan target lasi dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan
yang ingin dicapai dari pembangunan lingkungan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
yang berkelanjutan. Hal itu antara lain pada 2030, Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun
mengurangi dampak lingkungan perkotaan per 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong
kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi Belanja Berbahan Plastik, dan Peraturan Wali Kota
perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan
penanganan sampah kota (Target 11.6) dan pada Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah
2030, secara substansial mengurangi produksi Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur Rumah Tangga.
ulang, dan penggunaan kembali (Target 12.5). Kemudian, Pemkab Sukoharjo telah me
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun ber nyediakan fasilitas pengolahan SRT dan SSSRT
upaya mendukung pencapaian SDGs dengan me- berupa 11 unit Tempat Pengolahan Sampah
laksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan – Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), satu Rumah
sampah dan limbah pada sejumlah pemerintah Kompos, dan satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
daerah. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upa- Selain itu, Pemkab Sukoharjo juga telah me-
ya pemerintah daerah dalam pengurangan dan laksanakan pengomposan dengan menggunakan
penanganan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan bioactivator/molase/eco-enzyme, budidaya maggot
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) untuk mengurai sampah organik, daur ulang materi
telah dilaksanakan pada Pemkot Jambi TA 2020-tri- berupa pembuatan paving dari sampah plastik, dan
wulan III TA 2021, Pemkab Sukoharjo, Pemkot pengolahan gas metana dari timbunan sampah.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 19
ilustrasi: mumtahina tanni - pexels
BPK BEKERJA
Pemkot Magelang telah menyusun perencanaan dan melaksa-
nakan program atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas unit pe
ngelola sampah di masyarakat, menyediakan sarana pengangkutan
sampah yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan kebutuhan, Pemahaman masyarakat
serta melakukan pengolahan sampah dengan mempertimbangkan
karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, dari sosialisasi
keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. pengurangan sampah
Pemkot Tegal telah melakukan penataan peran dan koordinasi dan pembatasan peng
antara Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) dalam
rangka sinergi pemasaran hasil kegiatan bank sampah, memfasilitasi
gunaan plastik sekali
pengangkutan sampah dari BSU ke BSI, menyediakan bangunan pakai belum tercapai.
gedung untuk operasional BSI, memberikan peralatan penunjang
operasional kepada beberapa bank sampah, menyediakan sarana
dan prasarana pengumpulan sampah berupa kontainer dan Tempat
Penampungan Sementara (TPS) dan bantuan gerobak/becak sampah
kepada masyarakat.
Kendati demikian, BPK menemukan permasalahan signifikan
yang bila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektifitas
upaya pemda dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal
itu antara lain Pemkot Jambi dalam melakukan kegiatan pemilahan
sampah dalam rangka pendauran ulang, pemanfaatan kembali, dan
pengolahan sampah belum berkontribusi signifikan terhadap upaya
pengurangan SRT dan SSSRT.
Pemilahan SRT dan SSSRT di sumber timbulan sampah belum
dilakukan dan kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah melalui
TPS-3R, waste to energy (WTE) Talang Banjar, dan TPA Talang Gulo
belum optimal.
Akibatnya, tujuan pembangunan area landfill TPA Talang Gulo
sebagai sarana untuk menampung residu sampah belum tercapai dan
umur manfaat area landfill TPA Talang Gulo berpotensi tidak tercapai.
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Jambi agar menyusun
dan menetapkan standar jenis dan/atau sifat sampah yang harus
dipilah serta pewadahannya, baik di tingkat sumber timbulan sam-
pah maupun di TPS, TPS-3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST)/Depo, dan TPA.
Sementara itu, Pemkab Sukoharjo belum sepenuhnya memiliki fa-
silitas pengolahan sampah secara memadai dan belum sepenuhnya
melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap
aktivitas pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini mengakibat
kan permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di masyarakat
atau fasilitas pengolahan sampah tidak dapat segera terselesaikan.
BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo agar me-
merintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan
identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana di TPS-3R serta
menyusun roadmap perbaikan dan pemanfaatannya yang mendukung
pemenuhan fasilitas pewadahan dan pengolahan sampah serta meng
kaji pembangunan sarana pemrosesan air lindi di lahan TPA.
Kemudian, Pemkot Magelang dalam memfasilitasi pengembang
an unit dan kapasitas pengelola sampah di masyarakat belum opti-
mal, di antaranya terdapat ketidakselarasan indikator kinerja dalam
dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan terkait
pengembangan unit pengelola sampah di masyarakat yang meng
akibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai.
ilustrasi: emmet - pexels
20 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BPK BEKERJA
Walikota Magelang perlu menyusun rencana sekali pakai belum memadai, fasilitasi kemitraan un-
dan target pengembangan unit dan kapasitas tuk penggunaan dan pemasaran produk daur ulang
pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan belum dilakukan, seluruh Sekolah Negeri belum
kondisi dan potensi daerah serta segera memben- didorong untuk menjadi Sekolah Adiwiyata, serta
tuk pengelola TPS-3R Sukorini dan TPS3R Kotaku, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap
sehingga dapat segera beroperasi. bank sampah dan fasilitas sejenis yang melakukan
Proses pemilahan sampah pada sumbernya dan pengolahan sampah belum memadai.
proses pengumpulan sampah pada Pemkot Tegal Akibatnya, pemahaman masyarakat dari so-
belum dikelola secara memadai yang mengakibat sialisasi pengurangan sampah dan pembatasan
kan meningkatnya jumlah timbulan sampah tidak penggunaan plastik sekali pakai belum tercapai,
terpilah yang masuk ke fasilitas pengolahan dan pembatasan sampah plastik yang kurang optimal
pemrosesan akhir serta potensi tidak tertanganinya berpotensi memperpendek umur teknis TPA, tidak
penumpukan sampah pada lokasi pewadahan ko- tercapainya target pengurangan volume sam-
munal seperti TPS dan kontainer. pah sesuai kebijakan dan strategi daerah, tujuan
BPK merekomendasikan kepada Walikota program Sekolah Adiwiyata untuk membentuk
Tegal untuk membuat rencana pemenuhan secara karakter warga sekolah, khususnya peserta didik
bertahap atas pewadahan sampah terpilah pada yang berwawasan lingkungan tidak tercapai, dan
lokasi strategis, jalan protokol dan tempat umum, tingkat keberhasilan kegiatan dan program pe
pemenuhan pewadahan komunal (TPS atau kon- ngurangan sampah belum dapat diukur.
tainer), dan sarana/armada pengumpulan sampah Kemudian, Pemkot Pekanbaru belum opti-
dengan mengacu pada standar dan analisis kebu- mal dalam menyediakan TPS dalam jumlah yang
tuhan yang didukung oleh data yang akurat. cukup dan sesuai dengan persyaratan teknis. Hal
tersebut ditunjukkan dengan kapasitas layanan
Pengelolaan sampah daerah TPS hanya mampu melayani 12,98 persen pen-
BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja duduk Kota Pekanbaru, masih terdapat TPS yang
atas pengelolaan sampah TA 2020-semester I TA sampahnya diangkut dua hari sekali hingga satu
2021 dilaksanakan pada dua entitas, yaitu Pemkab pekan sekali, 55 persen TPS tidak dilengkapi de
Indragiri Hilir dan Pemkot Pekanbaru. Terkait ngan atap, dan ditutupnya dua TPS menimbulkan
pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten titik kumpul sampah liar.
Indragiri Hilir telah menyusun rancangan Akibatnya, terjadi peningkatan sampah liar,
Peraturan Bupati mengenai pengelolaan sampah peningkatan praktik pembakaran, penimbunan,
sebagai amanat Peraturan Daerah Pengelolaan dan pembuangan sampah ke sungai. Hal ini ke-
Sampah dan penyusunan rancangan Prosedur mudian mencemari lingkungan dan menghambat
Operasional Standar (POS) pengelolaan sampah. proses pengumpulan sampah, baik oleh pe
Kemudian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah ngumpul, kontraktor pengangkut, maupun Dinas
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
2014 tentang Pengelolaan Sampah yang memuat BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati
kewajiban penyediaan wadah sampah pada setiap Indragiri Hilir agar melakukan kegiatan sosialisasi
rumah tangga dan kawasan lainnya dan menyusun Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 521/
POS pengumpulan sampah di taman kota dan SE/I/2020 tentang Pengurangan Sampah dan
ruang terbuka hijau. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
Meski begitu, hasil pemeriksaan menyimpul secara rutin dan berkala dan membuat laporan
kan pengelolaan sampah pada Pemkab Indragiri evaluasinya serta membuat analisis jadwal dan rute
Hilir dan Pemkot Pekanbaru kurang efektif. pengumpulan dan pengangkutan sampah ber
Beberapa masalah yang ditemukan BPK antara dasarkan jumlah timbulan sampah dan penetapan
lain Pemkab Indragiri Hilir belum melaksanakan SK Kepala Dinas.
program-program kegiatan pengurangan sampah Walikota Pekanbaru juga perlu menyusun ana-
dan pengelolaan pewadahan dan pemilahan sam- lisis kebutuhan TPS dan penempatannya per keca-
pah secara memadai. matan dengan memperhitungkan variabel jumlah
Hal tersebut ditunjukkan dengan penyediaan penduduk, jumlah rumah, dan jumlah timbulan
dan pemanfaatan fasilitas TPS-3R, pembinaan/sosia- sampah serta merencanakan kebutuhan prasarana
lisasi dan pengawasan terkait himbauan pengurang pengumpulan sampah yang memadai pada zona
an sampah dan pembatasan penggunaan plastik 1, 2, dan 3. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 21
SHARING KNOWLEDGE
MENGENAL LFAR LEBIH DEKAT
LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberikan informasi tambahan
sehingga formatnya menjadi lebih panjang.
P
enggunaan Long Form Audit Report
terus berkembang dari masa ke masa.
Sebagai alat untuk memperkuat tata
kelola yang baik, akuntabilitas, dan
transparansi LFAR hadir untuk men-
jawab tantangan dalam penyajian la-
poran pemeriksaan. LFAR pun kini terus dipelajari
oleh insan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
diterapkan dalam sejumlah pemeriksaan.
Pemeriksa di Auditorat Utama Investigasi BPK,
Dwi Amalia Sari turut berbagi pengetahuan terkait
LFAR dalam webinar yang digelar oleh Komunitas
Litbang Live. Dwi menyampaikan, LFAR hadir kare-
na dibutuhkan oleh banyak pihak.
Pihak pertama yang membutuhkan LFAR, ujar nyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilaksanakan
Dwi, adalah stakeholders. Dwi mengatakan, LFAR sesuai standar, kemudian ada hal yang mungkin
diperlukan apabila stakeholders ingin mengetahui mendapatkan perhatian atau proses yang sudah
informasi yang lebih banyak, lebih informatif, dan dilakukan, dan yang terakhir adalah opini.
lebih detail dari suatu proses pemeriksaan. LFAR adalah laporan pemeriksaan yang diberi-
Kemudian, ujarnya, pemilik modal atau inves- kan informasi tambahan sehingga formatnya men-
tor kerap membutuhkan laporan berbentuk LFAR. jadi lebih panjang. Pada awalnya, LFAR banyak
"Laporan pemeriksaan sangat dibutuhkan untuk dipakai di sektor perbankan untuk mendukung as-
penentuan keputusan. Sehingga, dia (investor) bu- pek prudentia. LFAR kemudian berkembang pesat
tuh laporan audit LFAR," ujarnya. terutama dalam beberapa tahun terakhir berkat
Entitas organisasi juga membutuhkan LFAR un- dukungan revolusi industri 4.0.
tuk meningkatkan kredibilitas mereka sendiri. Dwi Dwi menekankan, LFAR bukan laporan dari
mencontohkan, entitas A menyajikan LFAR sehing opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
ga orang yang melihat perusahaan itu akan lebih penjelas (WTP DPP). Dia menyampaikan, dalam
percaya. Dengan adanya kepercayaan, diharapkan pemeriksaan dengan opini WTP DPP, paragraf
dapat memberikan dampak positif untuk perusa- penjelasnya tidak boleh hal yang material karena
haan seperti menarik investasi yang lebih besar. kalau material maka opininya menjadi WDP. Jadi,
Pihak pekerja juga bisa membutuhkan LFAR. pada opini WTP DPP, paragraf penjelasnya adalah
Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik di hal-hal yang kalau tidak disebutkan dapat meng
dunia perbankan. Dwi menjelaskan, proses bisnis akibatkan missleading bagi pembaca laporan ke
di sektor perbankan sangat rigid. Biasanya, per- uangan. Misalnya, dalam kasus gedung kejaksaan
bankan memberikan tanggung jawab dalam unit yang terbakar dahulu, posisi neraca pada tanggal
yang berbeda untuk masing-masing aset. Dengan 31 Desember masih ada tetapi terbakar pada
organisasi yang rigid tersebut, maka akan terlihat bulan Februari tahun berikutnya. Kejadian setelah
unit yang memiliki kinerja tinggi dan rendah. Hal itu tanggal neraca ini perlu disebutkan di paragraf
kemudian akan menentukan bonus dan lain-lain. penjelas. Apabila tidak disebutkan maka pembaca
"Maka pekerja juga membutuhkan LFAR untuk laporan keuangan akan berfikir kalau aset gedung
menentukan hal itu," ungkap Dwi. tersebut masih ada. WTP DPP pun tidak sama
Dwi menyampaikan, LFAR diperlukan karena dengan opini WTP.
laporan dalam bentuk pendek atau short form Sementara itu, opini WTP dengan format LFAR
biasanya hanya memuat tiga paragraf kesimpul maupun opini WTP dengan format short form ada-
an dan tidak ada keterangan mendetail. Dalam lah laporan yang sama. Perbedaannya, WTP short
praktik yang jamak terjadi, paragraf itu akan me form biasanya hanya memuat tiga paragraf kesim-
22 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
SHARING KNOWLEDGE
Ketika kita memeriksa misal
nya menguji suatu peraturan,
maka akan diuji di setiap level
mulai atas sampai bawah.
pulan sedangkan WTP LFAR bisa memuat informa- buat LFAR sebagai bagian tanggung jawab akun-
si tambahan yang perlu disampaikan pemeriksa. tabilitas mereka," ungkap Dwi.
Dwi mengatakan, terdapat empat jenis LFAR Selain itu, terdapat jenis LFAR graduated. Jenis
yakni basic, binary, graduated, dan risk mapping. laporan ini dapat digunakan apabila industri atau
Menurut Dwi, pemeriksaan terintegrasi atau in- organisasi yang diperiksa sedang ikut dalam serti-
tegrated audit adalah satu bentuk LFAR dalam fikasi atau penilaian maturitas tertentu.
level basic. Integrated audit, artinya terdapat Kemudian, LFAR jenis risk mapping. Dwi me
pemeriksaan laporan keuangan yang dilengkapi ngatakan, jenis LFAR ini tergolong paling canggih.
pemeriksaan kinerja dan/atau pemeriksaan kepa- Hal ini pun baru bisa dilakukan apabila kita melak-
tuhan dalam satu opini. sanakan pemeriksaan secara komprehensif atau
Kemudian, LFAR binary bisa diterapkan dalam comprehensive audit. Artinya, dilaksanakan peme-
pemeriksaan laporan keuangan. Dia mencontoh riksaan dari level pembuat kebijakan, manajemen,
kan, LFAR binary dapat digunakan apabila ada hingga operasional.
koreksi dalam laporan keuangan tersebut. "Ketika kita memeriksa misalnya menguji suatu
"Contohnya adalah pendapatan digunakan se- peraturan, maka akan diuji di setiap level mulai
cara langsung seperti oleh RS Daerah yang belum atas sampai bawah," ujarnya.
BLUD, maka secara aturan memang “salah”, tetapi Dari pemeriksaan tersebut, kemudian pemerik-
kalau RS harus selalu menggunakan mekanisme sa bisa menyajikan dalam format laporan risk map
SP2D ya tidak bisa, karena operasional RS secara ping. Dwi mengatakan, jenis pelaporan ini juga
nature adalah urgency. Oleh sebab itu perlu di- terkait dengan perkembangan isu governance, risk
management, dan compliance (GRC).
Kemudian, kapan kita perlu menyusun LFAR?
Dwi mengingatkan, penyusunan LFAR juga perlu
menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan. Hal ini
mengingat LFAR perlu dukungan sumber daya
yang memadai.
"Kalau hanya di permukaan saja dikhawatirkan
hasilnya menjadi tidak mendalam," ujar Dwi.
Dalam keadaan normal, LFAR bisa dibuat apa-
bila laporan short form tidak cukup informatif untuk
menjawab stakeholders atau menjadi alat evaluasi.
Namun, ada pula keadaan yang menuntut pemeriksa
untuk menyajikan LFAR antara lain ketika adanya per
ubahan nature, proses, dan strategi dalam bisnis.
Terkait format penyusunan LFAR, Dwi menilai
pada umumnya tidak ada yang mengikat. Namun,
dalam LFAR biasanya terdapat unsur-unsur yang
lazim dipakai hal itu antara lain kesimpulan, stan-
dar yang dipakai, tanggung jawab manajemen,
tanggung jawab pemeriksa, dan metodologi yang
dipakai pemeriksa. Kemudian, pemeriksa dapat
memberikan hasil pemeriksaan atas informasi yang
ditambahkan. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 23
INTERNASIONAL
MANFAATKAN CLOUD COMPUTING
UNTUK TINGKATKAN LAYANAN
Penggunaan cloud juga memberikan adanya potensi penghematan anggaran,
dan mengurangi usaha untuk pemeliharaan.
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) kem- adalah saling berbagi pengetahuan, pembelajaran,
bali bekerja sama dengan Australian dan pengalaman di antara dua institusi. Khususnya
National Audit Office (ANAO). Kali yang berfokus kepada pendekatan audit kontem-
ini, BPK berkesempatan memperoleh porer terkait muncul dan semakin berkembangnya
pemahaman dan lessons learned dari penggunaan layanan cloud sebagai penyimpan da-
ANAO terkait dengan pemeriksaan ta oleh entitas pengguna.
atas infrastruktur cloud computing yang digunakan Kemudian dilakukan pembahasan mengenai
Pemerintah Negara Kanguru. pendekatan yang diadopsi organisasi pemeriksa
Termasuk di dalamnya mengenai skema pe- dalam mengaudit layanan tersebut guna men-
manfaatan cloud computing di instansi pemerintah dukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan, ki-
beserta regulasi pendukung dan standar yang ha- nerja, dan kepatuhan. Termasuk risiko yang diiden-
rus dipenuhi oleh penyedia cloud computing bagi tifikasi, temuan utama, beserta rekomendasi yang
pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
BPK memperoleh pemahaman lebih komprehensif Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Senior
untuk melakukan pemeriksaan serupa pada masa Advisor ANAO untuk BPK, Kristian Gage.
mendatang. Sementara itu sambutan pembukaan disampaikan
Apalagi, BPK belum memiliki pengalaman da- oleh Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto.
lam menggunakan cloud computing maupun me- Setelah itu, dilanjutkan oleh Kepala Biro Hubungan
lakukan pemeriksaan atas cloud computing. Hal itu Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK,
diwujudkan dalam Information Technology Audit (IT Selvia Vivi Devianti dan Senior Executive Director of
Audit) Knowledge Transfer sesi II tahun 2022, yang System Assurance and Data Analysis Branch (SADA)
digelar secara virtual, Kamis (19/5/2022). ANAO, Lesa Craswell.
Kegiatan bertema "Cloud Computing" ini Hadir menjadi narasumber yaitu Senior Director
merupakan diskusi sesi kedua dari empat sesi yang SADA Grup, Matthew Rigther yang dilanjutkan oleh
direncanakan dalam workplan kerja sama bilateral Lesa Craswell. Sebagai tindak lanjut atas diskusi ter-
dua lembaga terkait bidang pengembangan kapa- sebut, akan diadakan kembali IT knowledge sharing
sitas di bidang teknologi informasi pada 2022. sesi ketiga BPK dan ANAO dengan topik dan waktu
Tujuan penyelenggaraan diskusi sesi kedua ini yang akan disepakati oleh dua institusi.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 25
INTERNASIONAL
Dalam paparannya, Righter menekankan
penjelasannya atas beberapa hal. Misalnya saja
pengertian layanan cloud computing/software dan
berbagai alasan pemerintah menggunakan layanan
tersebut. Kemudian risiko yang dihadapi pemerin-
tah terkait layanan itu. Serta kebijakan audit untuk
cloud computing dan bagaimana mengontrol
layanan penyedia jasa cloud serta pembahasan
studi kasus terkait cloud computing auditing.
Righter mengawali paparan dengan menyam-
paikan penjelasan tentang pengertian layanan merasa bertanggung jawab atas data.
cloud computing/software yang saat ini semakin Righter membahas mengenai kerangka,
banyak digunakan oleh pemerintah dalam melak- berbagai peraturan, dan kebijakan pemerintah
sanakan tugas pelayanan publik. Saat ini terjadi Australia terkait dengan layanan cloud yang telah
perubahan dari penggunaan, pengolahan, dan diterbitkan. Misalnya saja, Digital Transformation
penyimpanan data secara tradisional menuju Agency telah mengeluarkan secure cloud policy.
layanan cloud. Seperti infrastructure as a service Kemudian Australian Cyber Security Centre
(IaaS), platform as a service (PaaS), dan software (ACSC) yang menyediakan berbagai petunjuk
as a service (SaaS) yang memberikan kemudahan pelaksanaan implementasi layanan cloud kepada
dan efektifitas yang jauh lebih baik dibanding sis- masyarakat. Lalu, kontrol minimal di pemerintah
tem tradisional. an dan pembuatan kebijakan, yaitu Protective
Security Policy Framework (PSPF) Policy 7.
Kemudahan akses Menurut Righter, berbagai saran perlakuan
Matthew Rigther pun menjelaskan menge- akuntansi atas layanan cloud tersebut telah di-
nai alasan Pemerintah Negara Kanguru memilih tetapkan oleh Kementerian Keuangan Australia
pindah dari sistem tradisional ke layanan cloud. dengan referensi dari International Financial
Dijelaskan bahwa beberapa penyebabnya, antara Reporting Standards (IFRS). Selain saran pencatat
lain adanya kemudahan akses layanan. an akuntansi, dijelaskan pula berbagai petunjuk
Menurut dia, layanan cloud mengizinkan pe teknis terkait cloud, khususnya untuk konfigurasi
ngembangan yang berkelanjutan. Penggunaan atau perekayasaan SaaS.
cloud juga memberikan adanya potensi penghe- Dalam pemeriksaan keuangan, ANAO men-
matan anggaran, dan mengurangi usaha untuk dasarkan pada Australia Standard Auditing (ASA)
pemeliharaan. 315 dan 350. Standar ini mensyaratkan bahwa
Kemudian, memberikan kesempatan dan pemeriksa harus memahami dan menguji jenis
waktu yang lebih banyak bagi entitas untuk kontrol yang relevan. Terutama untuk menguji
melakukan perbaikan dalam pelayanan. Lalu lingkungan pengendalian operasional penyedia
meningkatkan kecepatan pelayanan melalui plat layanan cloud.
form yang baru. Selanjutnya, kemampuan untuk "Oleh karena itu perlu adanya pemahaman
mempertahankan kualitas walaupun ketika ada komprehensif atas sistem pengendalian internal
gangguan layanan listrik atau hardware lain yang dan operasional," tambah dia.
mempengaruhi sistem. Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja, lanjut
"Misal karena pemadaman listrik dan lain-lain Rigther, ANAO beberapa kali telah melakukan
serta layanan cloud bisa menjadi solusi bagi enti- pemeriksaan kinerja yang terkait dengan cloud
tas pemerintahan yang kecil yang memiliki dana systems. Beberapa di antaranya, Unscheduled
yang terbatas," ujar dia. Taxation System Outages (20 Februari 2018),
Selanjutnya, Rigther menjelaskan, mengenai Shared Service Centre (9 November 2016), dan
beberapa risiko yang muncul dari cloud dan SaaS. pemeriksaan kinerja atas Cyber Resilience (28 Juni
Beberapa di antaranya yaitu, kehilangan kepemi- 2018).
likan secara fisik, terbatasnya kemampuan entitas Righter juga menyampaikan tiga studi kasus
untuk melakukan kontrol, dan sovereignty risk of cloud computing yang telah dilakukan ANAO.
data. Selanjutnya, kehilangan keterampilan internal Kasus itu juga melibatkan tim SADA dalam
pegawai, adanya potensi kehilangan kemampuan pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan ke
untuk audit yang efektif, dan entitas mungkin tidak uangan maupun kinerja. l
26 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
INTERNASIONAL
BPK KOMUNIKASIKAN ISU
PENTING PEMERIKSAAN IMO
Adanya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh
tidak hanya pada pelaksanaan program dan aktivitas
secara global, tetapi juga terhadap aktivitas WMU.
n Agus Joko Pramono
Menurut dia, walaupun banyak tantangan da-
lam pelaksanaan audit pada masa pandemi, BPK
telah mengembangkan dan menerapkan prosedur
audit alternatif. Hal itu untuk menjaga agar audit
yang dilaksanakan tetap memenuhi standar dan
berkualitas tinggi.
Wakil Ketua BPK juga menyampaikan bahwa
laporan keuangan WMU tahun anggaran 2021
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian
B
(WTP). Laporan keuangan tersebut telah disaji-
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) ha- kan secara wajar dan sesuai dengan International
dir dalam pertemuan 40th Session Public Sector Accounting Standards serta financial
of Board of Governors, pada Jumat regulation and rules yang dimiliki oleh WMU.
(6/5/2022) secara virtual. Kehadiran ini Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, BPK
untuk memenuhi undangan Board of juga memeriksa sistem pengendalian internal
Governors World Maritime University WMU. Terutama yang digunakan untuk mengelola
(WMU) kepada BPK sebagai pemeriksa eksternal manajemen keuangan dan menghasilkan laporan
International Maritime Organization (IMO). keuangan.
WMU merupakan institusi akademi independen Dari pemeriksaan ini, BPK memberikan be-
yang didirikan IMO pada 1983. Organisasi ini ber- berapa rekomendasi untuk perbaikan dalam em-
tujuan menyediakan pelatihan terkait manajemen, pat area utama. Keempatnya yaitu manajemen
pendidikan, dan administrasi maritim, terutama teknologi informasi, temuan audit sebelumnya,
untuk negara berkembang. kebijakan dan penerapan manajemen SDM, serta
Kehadiran BPK dalam pertemuan ini merupakan manajemen investasi.
bentuk implementasi dari International Standards Tercatat bahwa WMU memiliki penerapan tin-
on Auditing (ISA) 260. Jadi, pemeriksa eksternal dak lanjut yang tinggi. Sejak 2016, sebanyak 91%
disyaratkan untuk mengomunikasikan isu-isu pen- rekomendasi pemeriksaan telah selesai dilaksa-
ting yang ditemukan dalam proses pemeriksaan nakan.
kepada those charged with governance (TCWG), Karenanya, BPK pun mengharapkan perha-
dalam hal ini adalah Board of Governors WMU. tian board of governors WMU untuk senantiasa
Delegasi BPK dipimpin oleh Wakil Ketua Agus mendukung manajemen dalam menindaklanjuti
Joko Pramono dan Kepala Biro Humas dan Kerja rekomendasi pemeriksaan. Hal ini penting untuk
Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Wakil mengukur efektivitas pemeriksaan yang dilakukan,
Penanggung Jawab Pemeriksaan R Yudi Ramdan baik oleh BPK maupun pemeriksa eksternal se-
Budiman, pengendali teknis Nanik Rahayu, ketua belumnya.
tim pemeriksa Rika Susanti, dan Kepala Subbagian Sementara itu, WMU Chancellor, Kitack Lim
Kerja Sama Multilateral Adinda Aan Fertina. dan Presiden WMU, Dr Cleopatra Doumbia-Henry
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK serta jajaran board of governors WMU menyam-
menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan paikan apresiasi tinggi atas pemeriksaan yang di-
keuangan WMU tahun anggaran 2021. Disebutkan lakukan BPK. Diharapkan rekomendasi yang dibe-
bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan rikan dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh WMU
pengaruh tidak hanya pada pelaksanaan program demi peningkatan kualitas sistem pengendalian
dan aktivitas secara global, tetapi juga terhadap internal. Termasuk perbaikan tata kelola dan prak-
aktivitas WMU. tik-praktik yang telah dijalankan selama ini. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 27
INTERNASIONAL
BPK SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA
Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
dengan beberapa rekomendasi perbaikan.
B
PK menghadiri Programme and buat 123 rekomendasi. Atas rekomendasi-reko-
Budget Committee (PBC) Meeting mendasi tersebut, tim pemeriksa BPK selalu me-
di kantor pusat International Atomic mantau tindak lanjut rekomendasi.
Energy Agency (IAEA) di Wina, Tercatat sampai dengan pemeriksaan TA 2021,
Austria, pada Senin (9/5/2022). Dalam 87% rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh IAEA.
pertemuan ini, BPK menyampaikan BPK memberikan apresiasi atas usaha yang di-
hasil pemeriksaan BPK terhadap IAEA di hadapan lakukan IAEA sehingga mendapat pencapaian ter-
negara-negara anggota IAEA. sebut. Diharapkan rekomendasi itu menjadi stimuli
Delegasi BPK yang menghadiri pertemuan ini untuk meningkatkan pengendalian internal, akun-
adalah Ketua BPK, Isma Yatun, penanggung jawab tabilitas, dan transparansi IAEA.
pemeriksaan Bahtiar Arif, pengendali teknis pemerik Di akhir sambutan, Ketua BPK mengucapkan
saan keuangan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian salam perpisahan kepada seluruh negara anggota
Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. karena mandat untuk memeriksa IAEA TA 2021
Dalam pertemuan ini, Isma menyampaikan per telah diselesaikan dan pemeriksa eskternal baru
nyataan terkait pemeriksaan yang telah dilaksanakan telah ditunjuk, yaitu SAI India. Selanjutnya, BPK
BPK untuk tahun anggaran (TA) 2021. Ini merupakan mengucapkan terima kasih kepada manajemen
tahun terakhir pemeriksaan IAEA oleh BPK. IAEA atas kerja keras dan dukungan yang selama
Pemeriksaan terakhir itu sama seperti peme- ini diberikan kepada tim pemeriksa BPK. Pada ma-
riksaan-pemeriksaan sebelumnya yang meliputi sa mendatang, BPK berharap dapat bekerja sama
pemeriksaan keuangan dan kinerja atas IAEA. lagi dengan IAEA. l
Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memper
oleh keyakinan bahwa laporan keuangan IAEA be-
bas dari salah saji dan telah disusun sesuai dengan
the International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS). Sedangkan, pemeriksaan kinerja bertujuan
untuk menilai efektivitas manajemen di IAEA.
Laporan keuangan IAEA TA 2021 mendapatkan
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan
beberapa rekomendasi perbaikan. Untuk peme-
riksaan kinerja, tujuan pemeriksaan kinerja tahun
2021 adalah untuk menilai efektivitas manajemen
SDM, corporate knowledge management, dan ma-
najemen proyek kerja sama teknis.
Selama 6 tahun pemeriksaan, BPK telah mem-
28 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
INTERNASIONAL
SERAHKAN PEMERIKSAAN IAEA,
BPK BERTEMU SAI INDIA
BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu dilimpahkan
kepada SAI India sebagai pemeriksa selanjutnya.
Deputy Comptroller and Auditor General of
India Raj Ganesh Viswanathan, Direktur Jenderal
Hubungan Internasional Amitabh Prasad, dan
atase Ilmu Pengetahuan-Perwakilan Tetap India di
Wina Mahesh Subramanian.
Sebagai bagian dari Standar Internasional
tentang Praktik Pemeriksaan, BPK bermaksud
mengimplementasikan pedoman INTOSAI
GUID 5090 tentang Acceptance of New External
Audit Engagement-Hand-Over Arrangements.
Dijelaskan bahwa auditor baru perlu mengatur
K
agenda serah terima untuk bertukar informasi
etua Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemeriksaan.
(BPK) mengadakan pertemuan BPK perlu mendiskusikan informasi yang perlu
dengan Deputy Comptroller and dilimpahkan kepada SAI India sebagai pemerik-
Auditor General of India pada Senin sa selanjutnya. Berkaitan dengan implementasi
(9/5/2022). Kegiatan ini dilakukan GUID 5090 ini, BPK mengundang SAI India un-
di sela-sela Program and Budget tuk melaksanakan serah terima secara resmi dan
Committee (PBC) Meeting of International Atomic mendiskusikan secara lebih detail teknis pemerik-
Energy Agency (IAEA). saan pada pertemuan di Bali pada Agustus 2022
Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan sebelum acara G20.
serah terima penugasan pemeriksa eksternal IAEA Pada akhir pertemuan, Ketua BPK menyampai-
dari BPK kepada SAI India. Pertemuan dipimpin kan harapannya agar SAI India dapat memberikan
oleh Ketua BPK Isma Yatun. Hadir pula Sekretaris jasa pemeriksaan terbaik kepada IAEA untuk tahun
Jenderal BPK Bahtiar Arif, pengendali teknis pe- anggaran 2022-2027. Dengan begitu, IAEA dapat
meriksaan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian terus meningkatkan akuntabilitas dan memberikan
Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. kinerja terbaik. Pada akhirnya, akan meningkatkan
Sedangkan dari pihak SAI India, dihadiri oleh kepercayaan semua pemangku kepentingan. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 29
SUDUT PANDANG
ANDI WIDJAJANTO, GUBERNUR LEMHANNAS
MEWUJUDKAN PIMPINAN UNGGUL
DAN KOMPETITIF
L
embaga Keta
hanan Nasional
(Lemhannas)
merupakan lem-
baga pemerintah
nonkementerian.
Lembaga ini bertugas me-
laksanakan tugas pemerin-
tahan di bidang pendidikan
pimpinan tingkat nasio-
nal, pengkajian strategik
ketahanan nasional, dan pe-
mantapan nilai kebangsaan.
Kepada Warta Pemeriksa,
Gubernur Lemhannas Andi
Widjajanto menjelaskan me
ngenai program pendidikan
yang diselenggarakan oleh
lembaga yang dipimpin
nya. “Program Pendidikan
yang diselenggarakan di
Lemhannas RI terdiri dari tiga
program: PPRA, PPSA, dan
P3DA,” kata dia.
Andi menjelaskan,
Lemhanas juga telah mene-
rapkan sistem e-learning jauh
sebelum pandemi Covid-19.
Karenanya, program ini akan
n Andi Widjajanto
lemhannas.go.id
terus dijalankan meskipun
nanti pandemi telah usai di
Indonesia. Bisa Anda jelaskan mengenai program pendidikan yang dise
“E-learning akan tetap lenggarakan Lemhannas?
dilaksanakan karena meru- Program Pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI ter-
pakan salah satu metode diri dari tiga program: PPRA, PPSA, dan P3DA. PPRA atau Program
yang digunakan dalam Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) merupakan pendidikan untuk
operasional pengajaran, khu- mempersiapkan kader pimpinan tingkat nasional yang bermoral, ber
susnya di PPRA dan PPSA. etika dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir
Tujuannya, untuk menambah strategis, dan terampil dalam memecahkan masalah pada lingkup
wawasan, memberikan bekal, nasional, regional, dan global. PPRA dilaksanakan selama tujuh bu-
dan kemampuan dalam pro- lan.
ses pembelajaran yang ber- Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri berpangkat minimal kolonel/
basis teknologi informasi,” kombes/perwira tinggi bintang 1 dengan masa dinas perwira minimal
tambah Andi. Berikut hasil 24 tahun. Kemudian ASN minimal eselon II serta pimpinan tinggi or-
wawancaranya. ganisasi masyarakat dan organisasi sosial politik.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 31
SUDUT PANDANG
Selanjutnya, PPSA atau Program maan sesama peserta. Dengan begitu
Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA). Ini terwujud hubungan personal yang kuat
merupakan pendidikan untuk memantapkan di antara peserta, mulai saat pelaksanaan
kader pimpinan tingkat nasional yang ber- pendidikan sampai dengan pascalulus dari
moral, beretika dan berkarakter negarawan, Lemhannas.
berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, Kemudian, tahap II. Pada tahap ini,
dan terampil dalam memecahkan masalah kegiatan pendidikan dilaksanakan selama
lingkup nasional, regional, dan global. PPSA 22 pekan. Metode pembelajaran yang digu-
dilaksanakan selama 5,5 bulan. nakan yaitu ceramah, diskusi panel, diskusi
Peserta diikuti oleh unsur TNI/Polri studi kasus (DSK), dan paparan esai blok I
berpangkat minimal perwira tinggi bintang dan blok II.
1, ASN minimal eselon I, serta pimpinan Tahap II dioperasionalkan dengan meng-
tinggi organisasi masyarakat dan organisasi gunakan sistem blok. Materi blok I meliputi
sosial politik. Empat Konsensus Dasar Bangsa (meliputi
Ketiga, P3DA atau Program Pemantapan SBS Pancasila, SBS UUD NRI tahun 1945,
Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Ini SBS Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan salah satu program pendidik (NKRI), SBS Bhinneka Tunggal Ika/BTI).
an untuk menyiapkan pimpinan nasional Kemudian wawasan nusantara (wasantara),
di daerah yang diselenggarakan oleh ketahanan nasional (tannas), kewaspadaan
Lemhannas dengan peserta para pimpinan nasional (padnas), Sistem Manajemen
daerah (bupati/wakil bupati, wali kota/wakil Nasional/Sismennas (meliputi SBS Sismennas
wali kota serta Ketua/Wakil Ketua DPRD ka- dan SBS Kebijakan Publik), Kepemimpinan,
bupaten/kota). P3DA dilaksanakan selama Hubungan Internasional/HI (meliputi SBS
2,5 bulan. Hubungan Internasional, SBS Politik Global,
SBS Keamanan Global), strategi, dan studi
Materi apa saja yang diberikan kepa strategis dalam negeri (SSDN).
da peserta? Materi blok II meliputi geografi, demo-
Materinya merupakan kumpulan pokok grafi, sumber kekayaan alam (SKA), ideolo-
bahasan yang mengacu bidang-bidang gi, politik, ekonomi, sosial budaya (meliputi
pengetahuan dan keterampilan. Pokok SBS Sosial Budaya, SBS Iptek, SBS Hukum
bahasan tersebut termuat dalam setiap bi- dan HAM), pertahanan & keamanan, dan
dang studi (BS) dan subbidang studi (SBS) studi strategis luar negeri (SSLN).
serta berbagai isu pokok dan strategis Sementara materi blok III meliputi, per-
sesuai dengan perkembangan yang diran- tama, olah sismennas (OS). Kegiatan ini
cang untuk memberikan bekal kemampuan dimaksudkan untuk melatih peserta agar
kepada peserta. Materi pendidikan disusun mampu bekerja sama dalam hubungan
secara terstruktur dan terintegrasi sesuai kelompok atau tim secara terpadu. Hal ini
dengan kebutuhan yang perlu diberikan dalam rangka pengambilan keputusan dan
kepada peserta. perumusan kebijakan yang bersifat strategis
Di antaranya yaitu, pertama tahap I. serta berskala nasional.
Pada tahap ini, kegiatan pendidikan di- Latihan dilakukan dengan menggunakan
laksanakan selama enam pekan. Tahap I metode simulasi yang diharapkan dapat
merupakan tahap awal proses pembelajaran memberikan pencerahan kepada peser-
yang meliputi, orientasi, e-learning, dan ta dalam prosedur dan mekanisme kerja.
outbound. Orientasi merupakan pengenal Kemudian tata naskah dinas, perencanaan
an terhadap lembaga, tata tertib, dan pe- pembangunan nasional, koordinasi, peng
tunjuk teknis tentang hal yang berkaitan de ambilan keputusan, dan sistem ketatanega-
ngan kegiatan pembelajaran di Lemhannas. raan.
Kemudian, e-learning merupakan Materi kedua, kertas karya ilmiah
pembelajaran jarak jauh berupa pen- perseorangan (taskap). Ini merupakan nas-
dalaman modul bidang studi inti (BSI). kah akademik perseorangan sebagai tugas
Selanjutnya, outbound yang bertujuan akhir peserta pendidikan Lemhannas dan
mewujudkan kekompakan dan kebersa- salah satu prasyarat kelulusan pendidikan.
32 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
SUDUT PANDANG
Peserta diharapkan mampu mengidentifi- an regional, maupun internasional secara
kasi dan mendalami permasalahan aktual utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan
yang terkait dengan permasalahan nasional konstitusi, wawasan nusantara, dan ketahan
dan mampu memberikan alternatif solusi an nasional dalam rangka penyelenggaraan
pemecahan masalah. pembangunan nasional.
Materi ketiga, seminar yang dimaksud Ketiga, output P3DA. Memantapkan
kan sebagai alat/wadah untuk mengaplika- pimpinan tingkat daerah yang memiliki
sikan seluruh materi bidang studi yang telah keunggulan komparatif dan menguasai ke
diperoleh selama mengikuti pembelajaran unggulan kompetitif. Serta memiliki kemam-
di Lemhannas. Karya tulis yang diseminar- puan strategis dalam mengantisipasi per-
kan adalah hasil pemikiran seluruh peserta kembangan lingkungan strategis. Termasuk
sesuai dengan apa yang diperoleh selama mengatasi krisis di daerah masing-masing
mengikuti pendidikan di Lemhannas untuk secara utuh, menyeluruh, dan terpadu
diserahkan kepada Presiden RI sebagai berdasarkan konstitusi, wawasan nusanta-
bentuk sumbangan pemikiran kepada pe- ra, dan ketahanan nasional dalam rangka
merintah. penyelenggaraan pembangunan nasional.
Terakhir, materi lain-lain. Ini berisi ma-
teri lain yang diperlukan untuk mendukung Pada masa pandemi, Lemhannas men
atau memperkuat materi yang sudah ada. jalankan program e-learning. Seperti apa
Misalnya kuliah umum menko dan pembe- metode pembelajarannya?
kalan-pembekalan. E-learning (off campus) merupakan
kegiatan belajar dari tempat tugas ma-
sing-masing. Pada prinsipnya program ini
sudah diterapkan Lemhannas jauh sebelum
Materi pendidikan pandemi. Karena sudah menjadi metode
pembelajaran yang para peserta tak perlu
disusun secara terstruk hadir di kelas dan dapat berada di kota
tur dan terintegrasi se lain, bahkan di negara lain. Interaksi bisa
suai dengan kebutuhan dilaksanakan secara online dan real time.
E-learning digunakan untuk mendalami mo-
yang perlu diberikan dul yang telah dibagikan melalui chatting
kepada peserta. dan video conference. Metode kedua yaitu,
on campus. Jadi, pembelajaran sesuai kuri-
kulum dengan menggunakan aplikasi Zoom
Apa saja output yang ingin dicapai da dari wisma penginapan peserta.
ri program pendidikan tersebut?
Pertama, output PPSA. Memantapkan Kondisi pandemik di Indonesia sudah
pimpinan tingkat nasional yang memiliki jauh membaik. Apakah metode e-learning
keunggulan komparatif dan menguasai akan tetap dipakai?
keunggulan kompetitif. Serta memiliki ke- Tetap dilaksanakan karena merupakan
mampuan strategis dalam mengantisipasi salah satu metode yang digunakan dalam
dan mengatasi krisis dalam negeri. Termasuk operasional pengajaran, khususnya di PPRA
juga ancaman regional maupun internasio- dan PPSA. Tujuannya, untuk menambah
nal secara utuh, menyeluruh, dan terpadu wawasan, memberikan bekal, dan kemam-
berdasarkan konstitusi, wawasan nusanta- puan dalam proses pembelajaran yang
ra, dan ketahanan nasional dalam rangka berbasis teknologi informasi. Di samping
penyelenggaraan pembangunan nasional. itu juga dituntut memiliki integritas pribadi
Kedua, output PPRA. Mempersiapkan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu berda-
kader pemimpin tingkat nasional yang me- sarkan konstitusi, wawasan nusantara (wa-
miliki keunggulan komparatif dan mengua- santara), serta ketahanan nasional (tannas).
sai keunggulan kompetitif. Serta memiliki E-Learning merupakan salah satu metode
kemampuan strategis dalam mengantisipasi pembelajaran yang tidak tergantung pada
dan mengatasi krisis dalam negeri, ancam kondisi pandemik Covid-19 di Indonesia. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 33
SUDUT PANDANG
ADI SURYANTO, KEPALA LAN
FLEKSIBEL DAN EFISIEN DENGAN DISTANCE LEARNING
Bisa dijelaskan mengenai program distance learning yang di
selenggarakan oleh LAN?
Program distance learning merupakan program pelatihan jarak
jauh yang diterapkan dalam pelatihan dasar CPNS dan pelatihan
struktural kepemimpinan (PKN I, PKN II, PKA, dan PKP). Program ini
hadir sebagai upaya mendekatkan pembelajaran kepada peserta
secara fleksibel dan efisien. Juga sebagai bagian dari implementasi
perubahan paradigma dari training menjadi learning.
Selain itu program ini merupakan bentuk adaptasi terhadap per-
kembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan perubahan
lingkungan strategis yang sangat dinamis (VUCA). Metode distance
lan.go.id learning juga mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelaja-
n Adi Suryanto
ran formal, serta aktualisasi di tempat kerja (experiential learning)
L
dengan pendampingan (social learning) mentor dan coach.
embaga Administrasi Sejak 2021, program ini mulai diterapkan dalam pelatihan dasar
Negara (LAN) menyeleng- CPNS dengan kebijakan PerLAN No 1 tahun 2021 tentang Pelatihan
garakan program distance Dasar CPNS dan PerLAN No 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas
learning untuk pelatihan PerLAN No 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Begitu
dasar CPNS dan pelatihan pula dengan pelatihan struktural kepemimpinan dengan kebijakan
struktural kepemimpinan. berupa PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural
Program ini hadir sebagai upaya men- Kepemimpinan dan PerLAN No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
dekatkan pembelajaran kepada pe- atas PerLAN No 5 tahun 2022.
serta secara fleksibel dan efisien. Program distance learning pelatihan dasar CPNS dan pelatihan
Kepala LAN Adi Suryanto menje- struktural kepemimpinan dilaksanakan dengan menggunakan LMS
laskan, program ini juga merupakan LAN yang terintegrasi dari sisi pembelajaran sampai penerbitan
bagian dari implementasi perubahan e-certificate (e-signature). Secara khusus e-learning digunakan dalam
paradigma dari training menjadi pembelajaran mandiri dengan konsep MOOC (massive open online
learning. “Metode distance learning course) dan e-learning (dengan synchronous dan asynchronous).
juga mengintegrasikan pembelajaran
mandiri, pembelajaran formal, serta Sudah berapa banyak ASN yang mengikuti program tersebut
aktualisasi di tempat kerja (experien- dan output apa saja yang telah dicapai?
tial learning) dengan pendampingan Sejak 2021, lebih dari 130 ribu peserta pelatihan telah mengikuti
(social learning) mentor dan coach,” program pelatihan dasar CPNS dengan metode blended learning.
kata dia kepada Warta Pemeriksa, Dari sisi efisiensi, inovasi ini berdampak secara signifikan terhadap
belum lama ini. pengurangan kebutuhan anggaran.
Menurut Adi, program ini tak hanya Tarif latsar CPNS klasikal sebesar Rp9.269.000. Sedangkan blen-
fleksibel, namun juga terbukti mampu ded learning Rp5.260.000. Artinya, terdapat efisiensi anggaran
memberikan efisiensi. “Sejak 2021 sebesar Rp4.036.000 atau sekitar 43%. Sejak 2021 hingga saat ini,
hingga saat ini, jumlah peserta latsar jumlah peserta latsar CPNS telah mencapai 132.885 orang yang me-
CPNS telah mencapai 132.885 orang nerapkan program secara blended learning.
yang menerapkan program secara Dengan demikian, pemerintah telah menghemat anggaran sekitar
blended learning. Dengan demikian, Rp536 miliar yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pela
pemerintah telah menghemat anggar yanan publik. Konsep paperless ini juga mampu mengurangi kebu-
an sekitar Rp536 miliar yang dapat tuhan kertas selama dua tahun sekitar 228,2 juta lembar/ 456,5 ribu
digunakan untuk peningkatan kuali- rim/912,9 ton kertas. Penghematan ini setara dengan uang sebesar
tas pelayanan publik,” tambah Adi. Rp65,62 miliar. Pelatihan struktural kepemimpinan baru diimplementa-
Berikut hasil wawancara lengkapnya. sikan pada Juni 2022. Jadi saat ini sedang dalam proses pembelajaran.
34 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
SUDUT PANDANG
BPK merekomendasikan kepada LAN untuk PerLAN No 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural
menyusun dan menetapkan pedoman penyeleng Kepemimpinan dan PerLAN No 6 tahun 2022 tentang
garaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Perubahan atas PerLAN No 5 tahun 2022. Kemudian
tingkat II dengan metode distance learning yang Keputusan Kepala LAN tentang Kurikulum dan
berkekuatan hukum, mengikat, dan lengkap sesuai Keputusan LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan.
kebutuhan. Apa kendala dalam penetapan per Dengan terbitnya kebijakan ini semoga dapat membe-
aturan kepala LAN terkait hal tersebut? rikan acuan bagi lembaga pelatihan dalam menyeleng-
Beberapa kendala yang dihadapi oleh LAN antara garakan pelatihan struktural kepemimpinan.
lain, pertama perubahan kurikulum. Hal ini membutuh
kan ketepatan kebutuhan kompetensi yang relevan Seperti apa proses pengendalian mutu terhadap
dengan perubahan. Sehingga perlu mendapatkan pelaksanaan program PKN dengan metode dis
informasi dari evaluasi dan identifikasi kurikulum sesuai tance learning?
dengan kompetensi yang dibangun untuk memenuhi Hal ini kami lakukan dengan beberapa langkah.
tantangan birokrasi saat ini dan beberapa tahun ke Pertama dengan melakukan pemetaan/identifikasi risi-
depan. Kondisi ini tidak bisa dilakukan secara instan, ko kebijakan yang dilakukan untuk memastikan proses,
namun membutuhkan waktu yang cukup panjang. mulai dari perumusan sampai dengan implementasi
Survei yang dilakukan LAN pada 2021 menjadi da- kebijakan, dapat berjalan dengan lancar dan mencapai
sar kebutuhan perubahan kurikulum pelatihan struktu- tujuan yang diharapkan. Termasuk pemetaan risiko sis-
ral kepemimpinan (PKP, PKA, PKN tingkat II, dan PKN tem informasi yang digunakan.
tingkat I). Baik dari konteks substansi maupun kompe- Kedua, memastikan persiapan implementasi kebi-
tensi serta strategi pembelajaran. jakan. LAN melalui P3K Bangkom ASN menyediakan
Tantangan kedua yaitu proses pengundangan sarana penyamaan persepsi melalui pemanfaatan ka-
kebijakan. Ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit nal-kanal di media sosial. Tujuannya, agar dapat men-
karena diperlukan kajian dan pendalaman serta harmo- jangkau luas tenaga pelatihan yang nantinya terlibat.
nisasi dengan peraturan lainnya. Sebagai catatan, te- Ini misalnya webinar series knowledge sharing,
lah dilakukan sinergi bersama Direktorat Perancangan webinar series strategy delivery, workshop pelatihan
Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham kepemimpinan nasional II, pembuatan grup WhatsApp
RI dan Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan bagi pengampu materi dan PIC LMS lembaga pela
Aparatur Negara Sekretariat Kabinet RI. tihan.
Tantangan ketiga terkait kesiapan penyelengga- Langkah ketiga, penerbitan izin prinsip penyeleng
raan. Ini terdiri dari tenaga pengajar yang memerlu garaan PKN yang secara ketat mensyaratkan lembaga
kan penyamaan persepsi terhadap strategi delivery pelatihan memenuhi standar penyelenggaraan pela-
pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta. tihan sesuai dengan metode yang dipilih untuk digu-
Kemudian dari sisi kesiapan penyelenggara dalam nakan. Dalam hal penyelenggaraan dengan metode
menunjang pembelajaran dengan penyesuaian kuri- distance learning, lembaga pelatihan perlu memasti-
kulum dan penganggaran yang berdasarkan metode kan bahwa tenaga pelatihan yang terlibat telah meng
pembelajaran distance learning akan terdapat efisiensi ikuti proses penyamaan persepsi.
sumber daya dan anggaran. Dengan begitu, terwujud keseragaman penyam-
Tantangan keempat yaitu infrastruktur karena paian proses pembelajaran. Akan tetapi tetap ber
semua menggunakan satu sistem LAN terintegrasi. orientasi kepada kenyamanan peserta dalam mem-
Pertama, LMS yang disediakan oleh LAN. Ini terkait peroleh materi dan pencapaian tujuan pembelajaran.
ketersediaan server yang dimiliki karena tingginya par- Langkah keempat, penjaminan mutu penyelenggaraan
tisipasi dari lembaga pelatihan di seluruh Indonesia. pelatihan melalui monitoring dan evaluasi, serta akre-
Kedua, sarana dan prasarana TI yang digunakan oleh ditasi.
lembaga pelatihan dan peserta. Beberapa hal umum
yang menjadi kendala adalah jaringan telekomunikasi Hal apa yang akan ditingkatkan terkait program
yang perlu diakses oleh lembaga pelatihan dan pe ini?
serta. Pertama, perbaikan dilakukan berdasar hasil mo-
nitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelan-
Bagaimana langkah LAN dalam menindaklanjuti jutan. Kemudian, penyesuaian berbagai bahan ajar
rekomendasi BPK? sesuai dengan perkembangan. Terakhir, perbaikan
LAN telah menerbitkan kebijakan yang mengatur sistem informasi berdasarkan monitoring dan evaluasi
tentang pelatihan struktural kepemimpinan berupa yang dilakukan. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 35
MENIMBA ILMU
MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN
APLIKASI SAKTI
BPK sebagai satker pengguna berupaya menyelaraskan
pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat
memanfaatkan SAKTI secara optimal.
P
engelolaan keuangan negara lebih efektif melalui satu aplikasi untuk satu
dimulai dengan adanya transaksi siklus keuangan negara mulai dari pengang-
keuangan di lingkup satuan kerja garan sampai dengan pelaporan. Selain itu,
(satker) di kementerian/lembaga terdapat efisiensi sumber daya, baik sumber
(K/L). Dalam lingkup satker ter- daya keuangan berupa anggaran maupun
sebut, implementasi Integrated nonkeuangan. Konsolidasi data APBN K/L
Financial Management Information System juga lebih cepat dengan transaksi bersifat
(IFMIS) diwujudkan dalam bentuk beberapa real time dan seluruh pengguna SAKTI pada
penyempurnaan proses bisnis pengelolaan seluruh tingkatan organisasi mengakses data-
keuangan negara dengan menggunakan base yang sama.
aplikasi yang terintegrasi. Perubahan yang “Peningkatan kualitas laporan keuangan
dilaksanakan meliputi penyederhanaan K/L melalui penggunaan basis akuntansi
aplikasi pada satuan kerja menjadi satu akrual pada SAKTI meningkatkan kualitas
aplikasi dengan database yang terintegrasi. laporan keuangan pemerintah yang transpa-
Penyederhanaan sistem aplikasi ini bertujuan ran dan konsisten sesuai Standar Akuntansi
untuk mengurangi terjadinya duplikasi peker- Pemerintahan,” ungkapnya.
jaan dan pengulangan entry data. SAKTI akan digunakan oleh satker yang
Penggabungan aplikasi dan database tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya, ujar
pada tingkat satuan kerja diwujudkan da- Edy, satker-satker tersebut memiliki karakte-
lam suatu sistem aplikasi di lingkup Satuan ristik yang beragam, mulai dari yang memiliki
kerja yang dinamakan Sistem Aplikasi fasilitas infrastruktur sangat lengkap sampai
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kepala dengan fasilitas infrastruktur yang sangat
Biro Keuangan BPK, Edy Susila menjelaskan, minim.
aplikasi tersebut merupakan sistem yang SAKTI merupakan gabungan beberapa
mengintegrasikan proses perencanaan dan aplikasi yang digunakan oleh mereka yang
penganggaran, pelaksanaan, serta pertang- memiliki fungsi perbendaharaan di satuan
gungjawaban anggaran pendapatan dan be-
lanja negara pada instansi pemerintah yang
merupakan bagian dari sistem pengelolaan
keuangan negara. Pelaksanaan SAKTI mulai Peningkatan kualitas
digunakan untuk proses perencanaan dan
laporan keuangan K/L
penganggaran, pelaksanaan, serta pertang-
gungjawaban APBN Tahun Anggaran 2022 melalui penggunaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri basis akuntansi akrual
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pada SAKTI mening
Pelaksanaan Sistem SAKTI.
“Sejak awal 2022 semua K/L wajib terinte- katkan kualitas laporan
grasi dengan aplikasi SAKTI,” ujar Edy kepa- keuangan pemerintah
da Warta Pemeriksa. yang transparan dan
Edy menilai, terdapat beberapa manfaat
penggunaan aplikasi SAKTI dalam menun-
konsisten sesuai Standar
jang penerapan good governance yaitu ope- Akuntansi Pemerintahan.
rasional pengelolaan keuangan negara yang
36 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
MENIMBA ILMU
kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pencairan tagihan melambat dengan volume
Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan transaksi yang besar terutama pada user tung-
SPM serta Bendahara dengan didasarkan pada gal bendahara pengeluaran,” ujarnya.
peran dan tupoksi masing-masing. Sehingga, ak- Selain itu, terdapat catatan yakni terlalu ba
ses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk nyak menu yang cukup membingungan peng-
mereka yang menjalankan fungsi perbendaha- guna dan satu user tidak dapat diakses untuk
raan yang berbeda-beda tersebut. beberapa komputer dalam waktu yang sama.
“Dapat dibayangkan karena ini adalah apli- Mengingat SAKTI telah ditetapkan seba-
kasi yang harus dipakai oleh K/L yang biasanya gai sistem pengelolaan keuangan negara oleh
di masing masing K/L sudah memiliki aplikasi Kementerian Keuangan, BPK sebagai satker
sendiri sehingga kita dapat melihat kelebihan pengguna akan berupaya menyelaraskan pelak-
dan kekurangan. Terutama untuk BPK yang su- sanaan transformasi teknologi informasi sehing-
dah terlebih dahulu memiliki aplikasi SINTAG ga dapat memanfaatkan SAKTI secara optimal.
(Sistem Pengendalian Tagihan) yang dipergu- Meski begitu, BPK mendorong Kementerian
nakan oleh BPK untuk mengelola dari mulai Keuangan untuk mengembangkan SAKTI guna
tagihan, verifikasi, sampai dengan pencairan,” memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran
kata Edy. oleh K/L.
Edy menyoroti terdapat sejumlah kekurang “Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk
an dari aplikasi SAKTI yakni kendala perlambat sinkronisasi aplikasi SINTAG dan aplikasi SAKTI
an akses ke dalam aplikasi. Akses yang lambat sehingga terpenuhi single entry data,” ujarnya.
sering terjadi terutama pada awal bulan ketika Edy juga berharap SAKTI di masa depan
seluruh satker di Indonesia melakukan realisasi akan lebih sempurna dan user friendly sehingga
belanja pegawai secara bersamaan. Masalah tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien,
lain yang dihadapi Biro Keuangan adalah SAKTI ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
dan aplikasi tagihan internal SINTAG belum bisa jawab dapat terwujud. SAKTI juga dapat terin-
diintegrasikan sehingga pengguna harus me- tegrasi secara otomatis dengan SINTAG dan sis-
lakukan dua kali input. tem lainnya di BPK agar tidak ada proses yang
“Hal ini menyebabkan proses pelayanan dilakukan berulang. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 37
MENIMBA ILMU
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
TEKAN RISIKO FRAUD
Pembayaran dengan menggunakan KKP dipertanggungjawabkan
secara jelas dan transparan.
P
djpbn.kemenkeu.go.id
enggunaan Kartu Kredit Pemerintah transparan. Selain itu, data transaksi belanja tidak
(KKP) telah diimplementasikan oleh dapat dimanipulasi.
kementerian dan lembaga (K/L) sejak Hadiyanto menambahan, penggunaan KKP
1 Juli 2019. Pemanfaatan KKP pun juga menciptakan efektivitas karena belanja ne-
terus diperluas. Menurut Kementerian gara dapat dilakukan tanpa menggunakan uang
Keuangan, KKP tidak hanya memper- tunai. Pengurangan transaksi secara tunai ini juga
mudah K/L dalam melakukan belanja, tapi juga berdampak pada pengurangan cost of fund/
bermanfaat mencegah terjadinya fraud. idle cash, sehingga dapat dimanfaatkan untuk
Direktur Jenderal Perbendaharaan kegiatan/belanja lain yang lebih produktif. “Kita
Kementerian Keuangan Hadiyanto menga- juga jadi bisa mengurangi biaya cetak uang kartal
takan, penggunaan KKP dalam transaksi belanja dan mendukung terwujudnya less cash society di
pemerintah bermanfaat untuk mengeliminasi tingkat Satker K/L.”
penyimpangan yang bisa saja terjadi jika meng Selain itu, KKP disebut memiliki keunggulan
gunakan kas tunai. “Karena tidak diperlukan dari sisi kemudahan penggunaan. KKP dapat
membawa uang tunai dalam jumlah yang sangat digunakan dimanapun dengan lebih leluasa
banyak, maka akan mengurangi risiko terutama dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas.
dari sisi keamanan karena tindak kejahatan,” ka- Bisa digunakan belanja di media offline, online,
ta Hadiyanto dalam wawancara tertulis dengan marketplace, sarana Katalog elektronik, toko da-
Warta Pemeriksa, belum lama ini. ring, Digipay, dan platform lainnya, baik di dalam
Manfaat lainnya adalah untuk memastikan negeri dan luar negeri, yang menyediakan pilihan
adanya transparansi dan akuntabilitas. Ia men- pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.
jelaskan, pembayaran dengan menggunakan Hal yang tak kalah penting, kata dia, ada-
KKP dipertanggungjawabkan secara jelas dan lah kemudahan perpajakan. Sebab, bendaha-
38 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
MENIMBA ILMU
ra pengeluaran Satker K/L tidak
perlu lagi memungut/memotong PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
dan menyetor Pajak PPh Pasal 22
l Belanja barang operasional.
dan PPN apabila menggunakan l Belanja barang non-perasional.
KKP. Sesuai PMK Nomor 231/ l Belanja barang untuk persediaan.
PMK.03/2019 tentang Tata Cara l Belanja sewa kendaraan/gedung/peralatan.
l Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan mesin.
Pendaftaran dan Penghapusan
l Belanja perjalanan dinas.
NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan l Belanja modal dalam
Pengukuhan PKP, serta Pemotongan rangka membiayai kegiat
dan/atau Pemungutan, Penyetoran, an operasional seha-
ri-hari Satker K/L atau
dan Pelaporan Pajak bagi Instansi membiayai pengeluar
Pemerintah, diatur bahwa penge- an yang menurut sifat
naan Pajak PPh Pasal 22 dan PPN dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan
atas transaksi KKP tetap dikenakan melalui mekanisme
kepada Penyedia Barang/Jasa atau pembayaran LS
Penjual apabila sesuai ketentuan dan sumber dana
nya berasal dari
perpajakan yang berlaku memang
Rupiah Murni.
termasuk batas perhitungan yang
dikenakan pajak PPh Pasal 22 dan djpbn.kemenkeu.go.id
PPN. Selanjutnya, Penyedia Barang/ PERTANGGUNGJAWABAN
Jasa atau Penjual tersebut akan me- PEMAKAIAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
lakukan penyetoran Pajak PPh Pasal
22 dan PPN kepada kas negara. l Membuat Surat Perjanjian Penggunaan KKP dengan KPA
l Menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian
“Terkait pengawasan, telah di- Penggunaan KKP pada saat menerima KKP.
sediakan menu monitoring penggu- l Menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu
naan KKP pada Aplikasi OM SPAN dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali.
l Melakukan aktivasi KKP dan request/aktivasi PIN KKP melalui call center/
yang berguna untuk melakukan layanan pesan singkat (SMS)/sarana lainnya.
pemantauan penggunaan KKP dan l Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel)
percepatan penyelesaian/pembayar yang terdapat pada bagian belakang KKP.
l Merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa
an tagihan KKP.”
berlaku KKP.
Kendati demikian, ia tak me- l Secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP untuk memastikan
nampik masih ada kekurangan atau tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).
tantangan dari penggunaan KKP. l Dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP kepa-
da siapapun.
Salah satunya, masih terdapat bebe- l Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-com-
rapa daerah remote yang belum ba merce) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring.
nyak tersedia penyedia barang/jasa l Dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKP
dan menyimpan KKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidak dipergu-
atau rekanan yang memiliki mesin nakan dalam jangka waktu lama.
Electronic Data Capture (EDC). l Mengumpulkan dokumen berupa Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan
Hadiyanto menceritakan, KKP Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan buk-
ti-bukti pengeluaran.
mulai diujicobakan sejak tahun
l Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal
2017 sampai dengan 30 Juni 2019, Dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas
dengan peserta uji coba seba Jabatan Dengan KKP.
nyak 84 K/L dan 483 Satker. Salah l Menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja
Modal Dengan KKP dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan
satu K/L yang mengikuti uji coba Dinas Jabatan Dengan KKP kepada PPK.
penggunaan KKP tersebut adalah l Dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada
Kementerian Keuangan. Pada masa Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam
penggunaan KKP.
uji coba tersebut, penggunaan KKP l Dalam hal terdapat transaksi KKP yang tidak sesuai ketentuan/selain untuk
diatur melalui Peraturan Direktur pembayaran belanja barang operasional, belanja modal, dan belanja per-
Jenderal Perbendaharaan Nomor jalanan dinas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 jo.
PMK Nomor 97/PMK.05/2021, maka pemegang KKP bertanggung jawab
PER-17/PB/2017 tentang uji coba
secara pribadi atas penggunaan KKP dan melunasi/membayarkan tagihan
pembayaran dengan kartu kredit tersebut kepada Bank Penerbit KKP.
dalam rangka penggunaan Uang Sumber: Kementerian Keuangan
Persediaan (UP).
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 39
MENIMBA ILMU
Regulasi yang ada telah
memastikan agar transaksi
dapat dilakukan dengan aman
Sebanyak 68 persen KKP digunakan untuk belanja
dan terhindar dari risiko terkait Perjalanan Dinas Jabatan (tiket, hotel, sewa
fraud dan risiko lainnya yang kendaraan, konsumsi dan transaksi lainnya) dan
tidak diinginkan. 32 persen digunakan untuk belanja keperluan
perkantoran, konsumsi rapat, servis kendaraan,
bahan bakar minyak (BBM), alat tulis kantor (ATK),
Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terha dan belanja modal. “Pandemi Covid-19 juga ber-
dap pelaksanaan uji coba pembayaran dengan dampak pada penurunan jumlah kartu yang aktif
KKP tersebut, Kementerian Keuangan menerbit digunakan menjadi 6.283 kartu di tahun 2021,”
kan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor kata Hadiyanto.
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Besaran limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
dan Penggunaan KKP pada tahun 2018. Dengan tergantung pada alokasi dana atau pagu DIPA
terbitnya PMK tersebut KKP, secara resmi diim- satker yang dapat dibelanjakan dengan meng-
plementasikan penuh untuk seluruh K/L termasuk gunakan mekanisme UP KKP. Sesuai ketentuan
Kementerian Keuangan mulai 1 Juli 2019. dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang
“KKP dapat dimanfaatkan untuk belanja ba- Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP
rang operasional, belanja barang non operasio- sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
nal, belanja barang untuk persediaan, belanja 97/PMK.05/2021, dijelaskan bahwa proporsi UP
sewa kendaraan/gedung/peralatan, belanja pe- KKP Satker K/L adalah sebesar 40 persen dari
meliharaan gedung dan bangunan/peralatan dan besaran UP yang telah disetujui oleh KPPN atau
mesin, belanja perjalanan dinas, serta belanja mo- perubahan proporsi UP KKP yang telah disetujui
dal dalam rangka membiayai kegiatan operasional oleh Kepala Kanwil DJPb. Dalam hal ini, Kepala
sehari-hari Satker K/L,” kata Hadiyanto. Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas
Pada 2021, penggunaan KKP pun diperluas perubahan proporsi UP KKP berupa kenaikan atau
sehingga dapat digunakan sebagai alat pembaya- penurunan proporsi UP KKP berdasarkan pertim-
ran bagi Satker K/L untuk belanja Produk Dalam bangan-pertimbangan tertentu.
Negeri (PDN) yang disediakan Usaha Mikro dan Hadiyanto berharap transaksi KKP dapat lebih
Kecil (UMK) melalui sarana Katalog elektronik dioptimalkan lagi, mengingat besarnya manfaat
dan toko daring yang disediakan oleh Lembaga dari penggunaan KKP untuk belanja negara yang
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih efektif, fleksibel, aman, transaparan, dan
dan Digipay (marketplace berbasis platform pem- akuntabel.
bayaran pemerintah). “Diharapkan kepada seluruh Satker K/L, secara
Di lingkup Kementerian Keuangan, kata dia, khusus kepada Pemegang KKP, untuk tidak takut
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada 2020 atau ragu lagi dalam menggunakan KKP ketika
tercatat sebesar Rp37 miliar, lalu meningkat di melakukan belanja pemerintah. Regulasi yang ada
tahun 2021 menjadi sebesar Rp40,3 miliar, dan telah memastikan agar transaksi dapat dilakukan
pada triwulan I 2022 sebesar Rp5,8 miliar. dengan aman dan terhindar dari risiko fraud dan
Adapun secara keseluruhan, jumlah transaksi risiko lainnya yang tidak diinginkan.”
KKP pada tahun 2019 sebesar Rp340,3 miliar, me- Kemudian, sebagai bentuk dukungan atas
ningkat menjadi Rp434,4 miliar di tahun 2020, lalu program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan
menjadi sebesar Rp361,1 miliar pada tahun 2021, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang
dan baru mencapai sebesar Rp38,7 miliar sampai disediakan oleh UMK, seluruh Satker K/L diharap
dengan triwulan I tahun 2022. kan menggunakan KKP sebagai alat pembayaran
Pada 2021, jumlah transaksi KKP meng ketika melakukan belanja Pemerintah melalui
alami penurunan karena adanya Pemberlakuan sarana Katalog elektronik dan toko daring yang
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disediakan oleh LKPP serta Digipay, dengan nilai
berdampak pada penurunan kegiatan perjalan belanja paling banyak Rp200 juta untuk 1 peneri-
an dinas jabatan di masa pandemi Covid-19. ma pembayaran. l
40 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KOMUNITAS
MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN
DENGAN BUDI DAYA IKAN
Komunitas Samawa Fish mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan serta Perumda Jaya.
n Komunitas Samawa Fish
foto-foto: instagram wargasamawa.id
A
da beragam cerita menarik Pendirian dan usaha budi daya ini terbilang
tentang kegiatan yang dijalani nekat, karena menurut Devti tidak ada anggota
masyarakat di masa pandemi. Samawa Fish yang benar-benar paham dan mahir
Terutama kegiatan mengisi waktu dalam melakukan budi daya ikan.
ketika harus menjalani work from Anggota Samawa Fish pada awal tahun 2021
home (WFH). membangun satu kolam ikan berbahan terpal, lalu
Ini seperti yang dilakukan staf Biro Humas dan menyediakan mesin filter dan oksigen di lahan ko-
Kerja Sama Internasional BPK Devti Akbar dan song belakang terminal Transjakarta Pondok Kelapa.
sembilan orang lain warga Rusunawa Samawa, Jl “Tekad kami memang untuk ketahanan pa
H Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. ngan, lagi pula banyak anak-anak, juga supaya
Sebanyak 10 bapak-bapak warga Rusunawa warga bisa membeli ikan dengan harga murah,
mendirikan komunitas kelompok budi daya ikan kalau sekarang ikan per kilo Rp28 ribu, warga bisa
(Pokdakan) Samawa Fish. Tujuannya pun cukup mendapat hanya Rp24 ribu untuk ikan-ikan kami.
mulia. Selain mencari cuan atau untung, mereka Ikannya pun tidak hanya lele, tetapi patin, bawal
juga ingin menjaga ketahanan pangan di tengah dan nila,” ucap dia.
pandemi. Komunitas Samawa Fish terbilang berun-
Apalagi di saat yang sama, warga Rusunawa tung karena sejak awal mampu menggandeng
Samawa lain juga bercocok tanam sayur mayur, Perumda Sarana Jaya dan kelompok binaan Suku
sehingga Samawa Fish bisa melengkapi menu di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
piring keluarga Rusunawa Samawa. (KPKP) Kota Jakarta serta Kementerian Kelautan
Devti saat berbincang dengan Warta dan Perikanan. Hal ini membuat anggota bisa
Pemeriksa pada awal Mei lalu, menceritakan awal mendapatkan bibit ikan dengan mudah.
mula terbentuknya Samawa Fish. “Ini hobinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
teman-teman saat pandemi. Ada yang membuat dan UPTD KPKP Jaktim siap menyediakan seba
green house hingga bank sampah. Nah, akhirnya nyak apapun permintaannya. Hanya saja, me-
kami buat budi daya ikan,” tutur Devti. mang ternyata tidak mudah memelihara ikan.
42 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KOMUNITAS
Bahkan memelihara ikan lele yang selama ini “Kita juga menghindari memberi makan je-
dianggap mudah ternyata cukup sulit. Devti yang roan, ayam tiren, walau memang cepat membuat
menjadi Ketua Pokdakan Samawa Fish menga- besar ikan-ikan tapi kondisi airnya bau. Ini juga
takan, masyarakat wajib membedakan antara bu- termasuk dalam ilmu budi daya organik,” tutur
di daya dengan sekadar memelihara lele. dia.
Perlakuan terhadap ikan berbeda tergantung Setelah berjalan hampir satu setengah tahun,
jenis ikan tersebut. Hal ini juga yang membuat kini Samawa Fish telah memiliki sebelas kolam
puluhan bibit ikan lele anggota Samawa Fish mati dan telah empat kali panen dan sudah mendapat
saat awal-awal budi daya. kan hasil yang lumayan pada panen ketiga dan
Karena ketidaktahuan, dari 200 bibit ikan yang keempat. Sayangnya anggota yang aktif berku-
diberikan, sekitar 60 di antaranya mati saat pe rang hanya tinggal enam orang.
ngembangbiakan. Padahal menurut Devti, anggota yang tidak
“Tapi dengan berjalannya waktu, sudah tahu aktif bisa belajar pemasaran atau penjualan pro-
ilmunya, kita bisa meminimalkan kematiannya. duk anggota. Apalagi, saat ini anggota Samawa
Misalnya saat pindah kolam itu saat tabur benih, Fish berencana budi daya tanaman azola sebagai
itu airnya juga harus sudah ‘matang’, baik suhu pengganti pakan ikan yang kini harganya sela
maupun isinya, harus udah ada jentik-jentik, kare- ngit.
na dua sampai empat hari dari tabur benih, mere- “Karena pelet makin lama makin mahal.
ka enggak dikasih makan dulu,” ucap dia. Tanaman azola itu juga proteinnya tinggi dan
Akan tetapi tetap saja ada ikan yang ma- ikan-ikan juga suka. Dan gampang nyarinya di ka-
ti walaupun tidak banyak. Menurut dia, faktor li. di Kali Malang saja banyak,” tutur dia.
tempat dan cuaca cukup berpengaruh terhadap
keberhasilan melakukan budi daya ikan. Ia men- Beda perlakuan
contohkan, sehabis hujan ikan tidak diberi makan Seperti yang sudah ia ceritakan, perlakuan
karena bisa memengaruhi nafsu makan ikan. Bila kepada tiap ikan akan berbeda tergantung jenis.
tetap dikasih makan, maka makanan yang tidak Khusus nila misalnya, air kolam harus selalu bersih
dimakan bisa mengendap dan menciptakan amo- dan aliran oksigen juga kencang.
niak dan ini berbahaya bagi ikan. Ia menempatkan dua mesin oksigen khusus
“Jadi istilahnya kita kalau pelihara ikan, bukan untuk ikan nila. Arusnya juga wajib deras dan
ikannya, tapi airnya,” ucap dia. pemilihan bibit juga diperhatikan khususnya yang
Soal makanan, anggota Samawa Fish sepakat berjenis monosex.
hanya akan memberi makanan organik. Sehingga Untuk saat ini. anggota Samawa Fish su-
hasil budi daya ikan bisa disebut ikan organik ar- dah menghasilkan ikan lele, nila hingga bawal.
tinya makanan berbahan alami. Sementara untuk ikan gurame masih dalam tahap
uji coba karena menurutnya cukup sulit membudi
dayakannya.
Ikan akan dijual bila sudah besar. Penjualan
biasanya dilakukan kepada para ibu yang tinggal
di Samawa Fish. Begitu juga bila para anggota
bisa menjualnya ke kantor-kantor.
Hanya saja ia akui bila dijual per kilo tanpa
diolah untungnya amat kecil. “Istilahnya hanya
mendapat lelah saja tanpa terlalu untung secara
ekonomi,” katanya.
Oleh karena itu, anggota Samawa Fish terpikir
untuk mengolah dahulu sebelum menjualnya.
Apalagi Sudin KPKP Jaktim sudah menggelar pe-
latihan pengolahan ikan. Lewat pelatihan itu, war-
ga bisa membuat nugget dan tekwan dari ikan.
“Untuk ikan yang dibumbu kuning saja, satu
pak isi empat ikan bisa kita jual Rp24 ribu semen-
tara per kilo hanya kita bisa jual Rp20 ribu,” tutur
dia. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 43
KEPEGAWAIAN
BPK KEMBALI WFO,
MELANJUTKAN MOMENTUM
TRANSFORMASI DIGITAL
Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi
model awal digital by default untuk
menjaga momentum transformasi Digital
BPK. Otomasi pencatatan aktivitas
melalui integrasi Aplikasi Kelola Tugas
dengan aplikasi proses bisnis BPK untuk
memudahkan dan menjaga kualitas
informasi.
B
adan Pemeriksa Keuangan mu- “Salah satunya terkait presensi, yang se-
lai menerapkan pola kerja work belumnya menggunakan fingerprint, tetap
from office (WFO) 100 persen akan dilanjutkan secara online menggunakan
seiring terkendalinya pandemi Aplikasi Kelola Tugas. Biro TI juga terus me
Covid-19. Terkait hal tersebut, ngembangkan aplikasi-aplikasi baru yang
Kepala Biro Teknologi Informasi sesuai kebutuhan dan membantu pelaksanaan
(Biro TI) BPK Pranoto menyatakan pihaknya proses bisnis oleh pegawai BPK,” kata Pranoto
pun telah mempersiapkan dukungan sistem kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.
informasi, antara lain dengan menyesuaikan Pranoto mengatakan, pegawai BPK saat
beberapa fitur di Aplikasi Kelola Tugas. ini telah terbiasa mencatat aktivitas harian
Penyesuaian fitur Aplikasi Kelola Tugas di- di Aplikasi Kelola Tugas. Artinya, ucap dia,
lakukan sesuai dengan kebijakan Biro Sumber interaksi pegawai BPK dengan Aplikasi Kelola
Daya Manusia (Biro SDM) terkait dengan Tugas cukup intensif. Ia menambahkan, Biro
pola kerja baru. Penyesuaian aplikasi juga di- TI akan mengintegrasikan Aplikasi Kelola
lakukan berdasarkan alternatif-alternatif cara Tugas dengan aplikasi-aplikasi lainnya untuk
kerja baru selama work from home (WFH), memudahkan pegawai dalam mencatat infor-
yang menitikberatkan pada cara kerja yang masi aktivitas secara berkualitas pada aplikasi
lebih fleksibel dari sisi waktu maupun ruang. kelola tugas. “Pegawai K telah berinteraksi
Oleh karena itu, beberapa praktik pemanfaat dengan Aplikasi Kelola Tugas dengan me-
an teknologi informasi yang sesuai ketentuan lakukan presensi dan mencatat aktivitas yang
dan telah dilaksanakan saat pandemi masih dilakukan setiap hari, dan ini sudah men-
akan dilanjutkan. jadi kebiasaan yang berjalan dengan baik.
44 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KEPEGAWAIAN
Selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan
untuk mengintegrasikan Aplikasi Kelola
Tugas dengan dengan aplikasi-aplikasi yang Pemanfaatan sistem informasi
lainnya,” ucap dia. selama WFO akan melanjutkan
Menurut dia, aplikasi-aplikasi lain akan momentum transformasi digital
terintegrasi dengan Kelola Tugas untuk
otomasi pencatatan aktivitas. “Misalnya
selama WFH, tentunya dengan
aktivitas Pemeriksa pada Aplikasi SIAP akan mengikuti arah kebijakan Biro SDM.
tercatat di Aplikasi Kelola Tugas. Begitu juga
dengan Aplikasi JASMIN, aktivitas pegawai
pada Aplikasi Jasmin otomatis tercatat di
Aplikasi Kelola Tugas”.
Aplikasi Kelola Tugas akan menjadi
model awal digital by default BPK. Secara
keseluruhan, menurut dia, sistem informasi
selama WFO akan melanjutkan momentum
transformasi digital selama WFH, tentunya
dengan mengikuti arah kebijakan Biro SDM.
Evaluasi
Ia mengaku Biro TI selalu melakukan
evaluasi menyeluruh. Salah satu hal yang
paling krusial adalah persoalan presensi,
karena menyangkut banyak pengguna dan
dilakukan setiap hari. Evaluasi ini tidak ha
nya pada sistem presensi, tetapi juga sistem
penunjangnya.
n Pranoto
Menurut dia, evaluasi juga menyangkut
pola kerja baru yang diterapkan BPK.
Ada beberapa hal yang menjadi perha- SPAM. Oleh karena itu, ia berharap peman-
tian dengan adanya perubahan pola kerja faatan teknologi informasi diikuti dengan IT
baru. Pertama terkait pemanfaatan teknologi Security Awareness seluruh pengguna.
informasi yang semakin masif. Berikutnya pe- Biro TI sedang mengembangkan mobile
ningkatan kebutuhan dukungan pemeriksaan apps yang antara lain dapat dimanfaatkan
khususnya untuk data analytics sebagai dam- untuk melakukan presensi, di mana aplikasi
pak semakin tersedianya data digital pada tersebut akan ter-install dalam ponsel pega-
entitas pemeriksaan ataupun internal BPK. wai BPK. Aplikasi ini memastikan pengguna
Ketiga, banyaknya pengajuan klaim keru- untuk mengaktifkan lokasi atau GPS ponsel
sakan perangkat TI, terutama laptop, ke Biro tersebut, sehingga permasalahan pemanfa-
TI. “Dan ini masih akan berlanjut sampai atan fake GPS dapat diminimalisir. Mobile
nanti, sehingga perlu evaluasi bagaimana apps tersebut saat ini masih dalam pengem-
pegawai bekerja di manapun, tetapi perang bangan pihak Biro TI dan rencananya dilun-
kat tetap aman,” ucap dia. curkan pada tahun ini.
Keempat yang merupakan hal paling Terkait kebijakan apabila pegawai terlu-
krusial adalah Peningkatan risiko keamanan. pa melakukan presensi yang dipersoalkan
Makin banyaknya akses poin sistem infor- banyak pihak, ia menyebut Biro TI tidak
masi BPK tidak hanya di kantor namun juga berwenang mengatur hal tersebut, tetapi
di rumah. Menurut dia, kondisi itu dapat menyesuaikan kebijakan terkait Biro SDM.
dipersamakan dengan membuka pintu ak- Dalam pemanfaatan teknologi informasi
ses ke sistem TI BPK yang semakin banyak dalam pelaksanaan tugas, ia meminta setiap
yang berdampak pada keamanan data dan pegawai juga tetap menjaga integritas se-
informasi. Salah satu bentuk ancaman ada- bagai nilai dasar BPK, termasuk dalam hal
lah email pegawai BPK yang menjadi korban presensi. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 45
KEPEGAWAIAN
TETAP ADAPTIF DAN INOVATIF DI MASA WFO
Banyak ide dan gagasan inovatif yang muncul selama penerapan Work from Home.
B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara
mulai menerapkan pola kerja Hermanto mengatakan, walaupun secara ju-
work from office (WFO) menyusul dul dikhususkan untuk Kantor Pusat, Badiklat
pelonggaran kebijakan terkait PKN, dan Perwakilan DKI, Nota Dinas terse-
Covid-19. Hal ini juga berdasar- but tetap dijadikan benchmark dalam meng
kan kebijakan terbaru yang di ambil kebijakan di Perwakilan. Walaupun be-
keluarkan oleh BPK lewat nota dinas Sekretaris gitu, menurut dia, tetap ada modifikasi yang
Jenderal nomor 604/ND/X/05/2022 pada disesuaikan dengan kondisi di Maluku Utara.
tanggal 25 Mei 2022 perihal Sistem Bekerja Ia mencontohkan, karena sebagian kar-
Pegawai di Kantor Pusat, Badiklat PKN, dan yawan mungkin tidak lagi bangun sepagi
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. seperti saat sebelum pandemi, maka waktu
masuk dilonggarkan hingga pukul 09.00.
Namun, jam pulang dimundurkan dari biasa
nya. Hal ini untuk menjaga ritme kerja kar-
yawan BPK Maluku Utara agar optimal serta
memperhatikan juga perkembangan regulasi
pemerintah seperti Instruksi Mendagri, Gugus
Tugas Covid-19, maupun Peraturan Daerah.
Hermanto menjelaskan, bila berkaca dari
pelaksanaan WFH lalu bekerja hybrid antara
WFH dan WFO hingga menjelang 100 persen
dari kantor, maka hasilnya positif. Dalam keter-
batasan, banyak ide dan gagasan inovatif yang
muncul. Hal ini karena penanaman mindset
bahwa pandemi jangan hanya dipandang se-
bagai masalah, namun sebagai tantangan.
Untuk menjawab tantangan pandemi itu-
lah, hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan,
ternyata pada saat WFH di masa pandemi bisa
n Hermanto dilakukan. Contohnya penggunaan aplikasi
Kelola Tugas untuk merekam kehadiran pega-
wai. Ternyata hasilnya cukup efektif sebagai
kontrol untuk memastikan bahwa pegawai “ha-
Kesadaran bahwa kita selalu ter dir” dan melaksanakan tugas meskipun tidak
secara fisik berada hadir di kantor.
koneksi secara online, juga membawa Begitu juga dengan rapat-rapat bisa di-
dampak positif bahwa jam kerja tidak lakukan secara hybrid. “Kesadaran bahwa kita
lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, selalu terkoneksi secara online, juga mem-
bawa dampak positif bahwa jam kerja tidak
namun dalam hal yang bersifat urgen, lagi terbatas. Tentu tidak setiap saat, namun
pekerjaan yang sifatnya kolaboratif/ dalam hal yang bersifat urgen, pekerjaan
membutuhkan komunikasi banyak yang sifatnya kolaboratif/membutuhkan ko-
orang, dapat dilakukan kapan saja, munikasi banyak orang, dapat dilakukan ka-
pan saja, dan dari mana saja,” papar dia.
dan dari mana saja. Pola kerja WFH juga mendorong BPK
Perwakilan untuk memodifikasi kebijakan
46 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KEPEGAWAIAN
Aplikasi kelola tugas ter
bukti sangat membantu
pegawai dalam mengelola
kegiatan harian dari mulai
kegiatan presensi, mencatat
aktivitas harian, mengung
gah file hasil kerja oleh
pegawai sampai dengan re
viu kegiatan harian tersebut
oleh atasan langsung.
n Andri Yogama
karena banyaknya hal-hal positif yang lahir. tidak merasa kaget saat kembali ke pola kerja
Pola-pola inovatif yang dapat dikerjakan se- WFO serta tetap terjaga/terpantau kesehatan-
cara efektif dan efisien dalam masa pandemi nya dan terhindar dari Covid-19.
sangat mungkin dapat dilanjutkan sebagai pe- Menurut dia, hasil evaluasi WFH dinilai da-
ningkatan dalam menunjang pekerjaan di saat pat diterima sebagai sistem mekanisme kerja
penerapan pola kerja WFO. di BPK dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya
Walaupun, ia mengakui masih perlu di tahun-tahun berikutnya dengan dukungan
ada adaptasi untuk kembali ke pola WFO. alat kerja, teknologi informasi dan perangkat
Penyesuaian-penyesuaian tersebut antara lain pegawai yang memadai. Berdasarkan hasil sur-
penerapan kedisiplinan para pegawai yang pa- vei yang dikumpulkan dari berbagai sumber di
da masa pola kerja WFH sedikit dilonggarkan. BPK, kelebihan WFH antara lain produktivitas
Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana ter tetap terjaga, kepuasan kerja meningkat, work
utama adanya pegawai baru sehingga satker life balance meningkat, fleksibilitas lokasi kerja,
harus menyediakan tempat bagi para pegawai menghemat pengeluaran (makan dan transpor-
tersebut. tasi) dan biaya operasional kantor menurun.
Meski begitu, ia menilai aplikasi Kelola Sayangnya selain kelebihan, WFH juga
Tugas termasuk produk yang inovatif. memiliki kekurangan antara lain waktu kerja
Kontinuitas penggunaannya akan sangat mem- pegawai tidak pasti dan relatif lebih panjang,
bantu para pemegang kepentingan untuk me- tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari ru-
mantau progres penyelesaian tugas-tugas para mah, biaya operasional rumah meningkat dan
pegawai yang diampunya, tentunya dengan adanya gangguan kerja.
tetap mengikuti kebijakan pimpinan terkait Penyebaran kuesioner dengan menggu-
penggunaan-penggunaan aplikasi pendukung nakan google form kepada pegawai di ling
pekerjaan. kungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung,
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat
Provinsi Lampung Andri Yogama men- dilaksanakan secara WFH pada masing-masing
yatakan pihaknya menerapkan kebijakan unit kerja.
WFO secara bertahap sesuai dengan kebi- Subbagian Hukum, misalnya, adalah peker-
jakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan jaan yang membutuhkan koordinasi langsung
Masyarakat (PPKM) dan status penyebaran atau kehadiran APH dan pekerjaan yang me-
Covid-19 sebagaimana diatur dalam Instruksi merlukan tanda tangam fisik atasan langsung
Walikota Bandar Lampung. Hal ini tentunya seperti legislasi produk hukum. Subbagian
akan memudahkan pegawai untuk melakukan SDM, antara lain, pengurusan dokumen pem-
adaptasi sistem kerja dengan tetap menerap bayaran gaji pegawai, pelaksanaan peneri-
kan protokol kesehatan dan melakukan tes maan CPNS, pelayanan kesehatan pegawai
Kesehatan secara berkala sehingga pegawai dan legislasi dokumen kepegawaian.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 47
KEPEGAWAIAN
Absensi jadi kendala
Teman-teman merasa senang untuk BPK Perwakilan Sulawesi Utara menya-
adaptasinya. Nah sekarang kan sudah takan, penerapan kembali bekerja dari kan-
100 persen jadi mereka sudah tak tor sebenarnya tidak jadi masalah. Menurut
Kepala Perwakilan BPK Sulut Karyadi, sejak
masalah untuk menyesuaikan. awal berjalannya penerapan WFH hingga kini
kembali bekerja dari kantor atau WFO, semua
bisa berjalan lancar.
“Alhamdulillah semua berjalan lancar se-
suai dengan yang sudah diatur oleh Sekjen.
Terus sekarang ini sudah mulai 100 persen un-
tuk WFO-nya, teman-teman dan juga pegawai
sudah ready mau disuruh apapun kaitannya
menurut kebijakan wfo itu saya kira men-
dukung sekali. Dan jujur tidak ada sedikitpun
kendala,” tutur dia.
Walaupun sudah ada pelonggaran namun
ia mengimbau karyawan di BPK Sulut tetap
menjaga protokol kesehatan. Karena karyawan
telah terbiasa WFH, BPK Sulut pun seperti
halnya BPK Perwakilan lain pun memberikan
waktu adaptasi selama sepekan.
n Karyadi
Proses adaptasi atau masa percobaan ini
pun dibuat lebih longgar yaitu masuk pukul
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ia me 09.00 dan pulang pukul 17.00. Dengan jam
nyebut pelaksanaan WFH akan mempengaruhi masuk yang dimundurkan, menurut Karyadi,
kebijakan BPK dalam penerapan pola kerja konsekuensinya meniadakan waktu istirahat.
WFO antara lain dalam bentuk penyesuaian Meski begitu prosesnya dibuat fleksibel, di
aktivitas. Aktivitas pertemuan fisik ataupun mana karyawan bisa beristirahat untuk shalat
aktivitas pencatatan manual akan diganti dan dilanjutkan makan di meja masing-masing.
menggunakan teknologi informasi, misalnya “Teman-teman merasa senang untuk adap-
pengisian aktivitas kegiatan dengan aplikasi tasinya. Nah sekarang kan sudah 100 persen
Kelola Tugas dan pelaksanaan kegiatan yang jadi mereka sudah tak masalah untuk menye-
dilakukan secara daring seperti diklat dengan suaikan,” tutur dia.
metode distance learning, seminar daring, dan Karyadi menambahkan, pola kerja yang
meeting dengan menggunakan aplikasi 200m. ideal ke depannya adalah yang berorientasi
Sementara soal kebijakan kembali WFO output. Hal ini dapatkan berdasarkan evaluasi
100 persen, ia menyebut BPK Perwakilan yang berpekan-pekan ia lakukan selama ma-
Lampung tidak memberlakukan masa adaptasi sa pandemi. Sebab, pandemi menunjukkan
secara khusus, alasannya pemberlakukan WFO bahwa bekerja dari mana saja bisa dilakukan.
secara bertahap telah dilaksanakan dengan Namun konsekuensi dari pola kerja ini adalah
baik sesuai dengan ketentuan yang ada. harus ada pola pengawasan atau pengenda-
Lagi pula sistem dan pola kerja yang re- lian dari atasan.
levan dan menunjang tupoksi selama pelak- Meski begitu, pola bekerja dari kantor juga
sanaan WFH akan tetap digunakan selama penting. Ia menyebut hubungan interperso-
pelaksanaan WFO. nal, komunikasi dan kesetiakawanan bisa ter
“Aplikasi kelola tugas terbukti sangat mem- bangun lewat bertemu muka langsung. Selain
bantu pegawai dalam mengelola kegiatan ha- itu, kontribusi dengan kehadiran langsung
rian dari mulai kegiatan presensi, mencatat ak- penting bagi sebuah institusi. “Tapi jangan
tivitas harian, mengunggah file hasil kerja oleh sampai, ada orang yang output-nya lebih,
pegawai sampai dengan reviu kegiatan harian terus yang kerjanya cuma satu, prestasinya di-
tersebut oleh atasan langsung,” ucap dia. berikan lebih,” ucap dia. l
48 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KEPEGAWAIAN
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 49
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA
ACHSANUL QOSASI DAN AGUS JOKO PRAMONO
RESMI JADI ANGGOTA MKKE BPK
Anggota dari unsur BPK tersebut diambil sumpahnya oleh Ketua BPK Isma Yatun.
P
impinan Pemeriksaan Keuangan Anggota VII, Hendra Susanto yang telah habis
Negara/Anggota III Badan masa jabatannya. Dengan pengambilan sumpah
Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul tersebut, susunan anggota MKKE BPK saat ini
Qosasi dan Wakil Ketua BPK Agus adalah Achsanul Qosasi (ketua merangkap ang-
Joko Pramono resmi menjadi ang- gota MKKE) dan Agus Joko Pramono (anggota
gota Majelis Kehormatan Kode Etik MKKE) yang mewakili unsur BPK. Kemudian
(MKKE). Anggota dari unsur BPK tersebut diam- Mardiasmo (anggota MKKE) dari unsur profe-
bil sumpahnya oleh Ketua Badan Pemeriksa si serta Rusmin dan Lindawati Gani (anggota
Keuangan (BPK) Isma Yatun di Kantor Pusat BPK, MKKE) dari unsur akademisi.
Rabu (18/5). Hadir dalam pengambilan sumpah ini antara
Pengambilan sumpah dilaksanakan lain Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
berdasarkan Keputusan BPK Nomor 4/K/I- Anggota I Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan
XIII.2/4/2022 tentang Pemberhentian Dengan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II,
Hormat Anggota MKKE BPK dari Unsur BPK. Daniel Lumban Tobing, Pimpinan Pemeriksaan
Kemudian Nomor 5/K/I-XIII.2/4/2022 tentang Keuangan Negara/Anggota VI, Pius Lustrilanang,
Pengangkatan Anggota MKKE BPK tahun 2022 Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
sampai dengan tahun 2024 dari Unsur BPK. Anggota VII, Hendra Susanto, anggota MKKE
Agus disumpah untuk menggantikan Mardiasmo dan Lindawati Gani, serta para peja-
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ bat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK. l
50 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA
ANTISIPASI DINAMIKA
TERKINI, BPK GELAR FGD
TERKAIT SAI20
Diskusi ini digelar untuk mengantisipasi
berbagai perubahan akibat situasi geopolitik
dan dinamika isu perekonomian global yang
terjadi begitu cepat saat ini.
n B Dwita Pradana
S
ebagai focal point SAI20, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyelenggarakan fo-
cus group discussion (FGD) Pengayaan
Isu Prioritas Supreme Audit Institution 20
dengan Working Group and Engagement
Group G20. Diskusi ini digelar untuk meng
antisipasi berbagai perubahan akibat situasi geopolitik
dan dinamika isu perekonomian global yang terjadi
begitu cepat saat ini.
FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan menge
nai perkembangan isu terkini terkait isu prioritas SAI20.
Termasuk juga menjadi lessons learned dalam pemba-
hasan isu SAI20 guna menyempurnakan output SAI20 n Edi Prio Pambudi
sebagai bagian dari usaha menyukseskan momentum
Presidensi G20 Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
secara hybrid di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa Internasional, Kementerian Koordinator Perekonomian
(17/5). Edi Prio Pambudi. Dia menyoroti bahwa Presidensi G20
FGD dibuka oleh Kepala Direktorat Utama Indonesia dihadapkan kepada tantangan global yang
Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan disebabkan oleh krisis multidimensional.
Keuangan Negara (Kaditama Revbang PKN), B Dwita Mulai dari pandemi Covid-19 hingga perang,
Pradana. Dalam sambutannya, Dwita menyampaikan sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan
bahwa keterlibatan dan kolaborasi multistakeholders sosial antara negara maju dan berkembang. Oleh kare-
untuk mencapai sinergi menjadi kata kunci dalam ke- na itu momentum ini dapat digunakan Indonesia untuk
dua isu prioritas yang diusung oleh SAI20, yaitu accele- menunjukkan perannya di dunia internasional.
rating economic recovery dan supporting the SDGs. “Terdapat dua komponen G20 yang dapat digu-
“Isu prioritas tersebut beririsan dengan isu prioritas nakan oleh SAI20 agar dapat berperan sebagai katalis
yang diusung oleh EG dan WG lain yang bermuara dari pencapaian SDGs. Pertama, informalitas dialog G20
tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022, yaitu yang fleksibel untuk mengkomunikasikan isu-isu strate-
pertama arsitektur kesehatan global. Kedua transforma- gis global. Yang kedua, inklusi yaitu mengajak semua
si digital dan ketiga transisi energi berkelanjutan,” kata pihak berkontribusi dalam mencari solusi dan rekomen-
dia. dasi,” ungkap dia.
Menurut Dwita, SAI20 perlu menjalin relasi dan Bertindak sebagai moderator dalam FGD ka-
kolaborasi dengan WG dan EG dalam komunitas G20. li ini adalah Kepala Biro Humas dan Kerja Sama
Tujuannya, untuk menghasilkan komunike yang mem- Internasional, Selvia Vivi Devianti. Sementara itu, pe
berikan manfaat optimal. Termasuk juga mempererat nyaji isu prioritas I mengenai accelerating economic re-
kerja sama lintas sektoral dengan lembaga pemerintah, covery adalah Kepala Direktorat Perencanaan Strategis
lembaga perwakilan, maupun lembaga non-pemerintah dan Manajemen Kinerja, Dali Mulkana. Sementara un-
yang terkait. tuk isu prioritas II mengenai supporting the SDGs ada-
Dalam pertemuan ini, Co-Sherpa diwakili oleh lah pemeriksa madya, Yudi Ramdan Budiman. l
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 51
KOLOM
MENGELOLA RISIKO KEHUMASAN
DI MASA PANDEMI COVID-19
n OLEH RATNA KUSUMA HENING
PRANATA HUMAS MUDA BPK
Risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan reputasi
BPK harus dapat diolah dan ditangani melalui penguatan
pengelolaan komunikasi dan hubungan dengan para
pemangku kepentingan.
P
andemi Covid-19 telah berdampak sessment untuk melakukan penyesuaian prosedur
signifikan pada kehidupan sosial eko- pemeriksaan alternatif yang dibutuhkan (World
nomi di negara manapun di dunia. Bank Group, 2020). Dalam hal ini, manajemen
Telah banyak kebijakan yang dikeluar- risiko dibutuhkan sebagai upaya terkoordinasi
kan untuk menjaga stabilitas aspek untuk mengendalikan kegiatan organisasi atas
perekonomian dan sistem keuangan, adanya berbagai kemungkinan risiko, baik risiko
termasuk kebijakan untuk menjamin ketangguhan kebijakan, kepatuhan, hukum, kecurangan (fraud),
pelayanan kesehatan. Pada level organisasi, baik operasional, maupun reputasi, yang dapat meng
sektor swasta maupun pemerintah, kebijakan hambat berjalannya kerja organisasi. Namun de-
dan strategi penyelenggaraan proses bisnis tidak mikian, lembaga pemeriksa seperti BPK, memiliki
lagi dapat dilakukan seperti biasanya. Organisasi keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan
harus menerapkan alternatif sistem kerja dan stra- institusi pemerintah lainnya.
tegi bisnis untuk memastikan keberlangsungan Dengan adanya perbedaan karakteristik fungsi
organisasi. kelembagaan ini, BPK perlu menyusun strategi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai khusus untuk membangun komunikasi dengan
lembaga pemeriksa eksternal pemerintah me- publik dalam upaya manajemen risiko organis-
miliki peran penting dalam mendukung upaya asi, khususnya pada masa pandemi Covid-19.
pemerintah menangani Covid-19. BPK berperan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
sesuai dengan kewenangannya dalam kerangka Internasional (Biro Humas dan KSI) merupakan
perumusan dan implementasi kebijakan keuangan salah satu unsur Pelaksana BPK yang memiliki
negara, stabilitas sistem keuangan, dan mana- tanggung jawab dalam mengomunikasikan hasil
jemen penanggulangan bencana (Tim Renstra kerja BPK untuk menjaga reputasi organisasi dan
BPK 2020-2024, 2020). World Bank Group (2020) kepercayaan publik. Risiko yang dapat memenga-
menyebutkan bahwa lembaga pemeriksa harus ruhi kinerja dan reputasi BPK harus dapat diolah
dapat menilai risiko yang ada dalam pelaksanaan dan ditangani melalui penguatan pengelolaan ko-
program penanganan Covid-19 dan menyusun munikasi dan hubungan dengan para pemangku
prosedur pemeriksaan berbasis risiko (risk-res- kepentingan.
ponsive audit approach), serta harus mampu
memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa Identifikasi risiko kehumasan BPK
menjadi penghambat bagi pelaksanaan program Pada tahun 2021, Biro Humas dan KSI me
pemerintah. Pandemi memberikan kesempatan ngelola lima risiko yang dinilai dapat muncul dan
bagi lembaga pemeriksa untuk mereviu dan me- mengganggu kinerja BPK. Lima risiko tersebut
nerapkan rencana kontingensi agar tugas dan terdiri atas 3 risiko yang merupakan turunan dari
fungsinya tetap berjalan. Lembaga pemeriksa risiko organisasi BPK (Sekretariat Jenderal) dan 2
perlu melihat kembali risk universe dan risk as- risiko baru yang berhasil diidentifikasi.
52 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KOLOM
Berdasarkan hasil analisis dan justifikasi risiko
yang dilakukan, gugatan hukum atas keterbukaan
informasi publik dapat menjadi risiko bagi BPK Kegiatan pengomunikasian
dengan level nilai risiko sedang. Risiko ini dapat pemeriksaan tematik
terjadi apabila mekanisme pemerolehan informasi nasional terkait pemeriksaan
publik di BPK tidak dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, sehingga tim-
atas penanganan Covid-19
bul keberatan dan sengketa informasi publik. oleh pemerintah merupakan
Risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko bentuk komunikasi risiko
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang tidak
yang mengekspresikan
dapat secara bebas diakses oleh para pemangku
kepentingan. Risiko tersebut dapat muncul apa- empati (express empathy)
bila pemangku kepentingan merasa sulit dalam kepada publik.
mendapatkan akses informasi terkait LHP BPK,
atau adanya ketidaktahuan pemangku kepenting
an terkait mekanisme pemerolehan informasi. kehumasan tersebut kemudian diterjemahkan ke
Risiko ini memiliki nilai risiko tinggi karena LHP dalam berbagai bentuk kegiatan komunikasi dan
merupakan produk utama BPK yang merupakan kehumasan, khususnya dalam kerangka/konteks
informasi yang terbuka untuk umum apabila te- pesan organisasi yang telah dirumuskan dalam
lah sampaikan kepada lembaga perwakilan dan rangka merespons pandemi Covid-19.
bukan merupakan LHP investigatif atau sedang Apabila dilakukan analisis terhadap kegiatan
dalam proses hukum oleh pihak berwenang. komunikasi risiko dan kehumasan yang dirumus-
Risiko hoax terkait Pimpinan atau Pelaksana kan untuk dilaksanakan pada semester I tahun
BPK di media sosial diidentifikasi sebagai risiko ke- 2021, terdapat setidaknya empat kategori akti-
humasan yang dapat muncul karena tidak efektif vitas/kegiatan komunikasi risiko dan kehumasan
nya atau minimnya pemberian klarifikasi oleh BPK. yang dikembangkan oleh Biro Humas dan KSI.
Hal ini berlaku pula pada kemungkinan munculnya Kategori kegiatan tersebut yaitu: (1) kegiatan
risiko hoax dan berita negatif di media massa. pengomunikasian pemeriksaan tematik nasional
Akan tetapi, kedua risiko ini bernilai sedang karena (pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh
berdasarkan monitoring yang dilakukan pada ta- pemerintah); (2) kegiatan komunikasi proaktif ke-
hun sebelumnya, kasus ini jarang terjadi dan tidak pada para pemangku kepentingan terkait kinerja
berdampak signifikan terhadap organisasi. pemeriksaan BPK selama pandemi Covid-19; (3)
Risiko resistensi pemangku kepentingan terha- peningkatan kualitas dan pembangunan saluran-
dap pola hubungan dan kerja sama yang dilakukan saluran komunikasi baru; dan (4) upaya memper-
BPK dapat muncul karena persepsi yang berbe- tahankan dan meningkatkan kolaborasi.
da-beda dari para pemangku kepentingan dan
dapat disebabkan pula oleh belum optimalnya im- Express empathy, promote action
plementasi model hubungan dan kerja sama BPK. Kegiatan pengomunikasian pemeriksaan tema-
Risiko ini bernilai risiko tinggi karena dampak yang tik nasional terkait pemeriksaan atas penanganan
signifikan bagi BPK apabila hal ini terjadi. Covid-19 oleh pemerintah merupakan bentuk ko-
munikasi risiko yang mengekspresikan empati (ex-
Komunikasi risiko BPK press empathy) kepada publik. Tema pemeriksaan
Biro Humas dan KSI telah menetapkan yang berkaitan dengan kepentingan sosial dan
Indikator Risiko Utama (IRU) untuk setiap risiko kebijakan publik dapat menunjukkan bahwa BPK
yang telah diidentifikasi. IRU merupakan suatu turut berempati dan terus melaksanakan tang
ukuran yang memberikan informasi atau sinyal gung jawabnya kepada masyarakat dalam me-
awal tentang adanya peningkatan besaran risiko, mastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan
serta dapat digunakan sebagai indikator pengukur program penanganan Covid-19 secara efektif dan
keberhasilan penanganan risiko. Selanjutnya, ren- patuh. Upaya ini menguntungkan baik dari sisi ke-
cana aksi penanganan risiko disusun sebagai stra- mampuannya untuk memenuhi kepentingan dan
tegi komunikasi risiko kehumasan BPK. Rencana harapan publik, maupun dari sisi memanfaatkan
aksi penanganan risiko yang dirumuskan oleh Biro peluang untuk melegitimasi keberadaan dan ke-
Humas dan KSI sebagai strategi komunikasi risiko berlangsungan kerja institusi.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 53
KOLOM
Penetapan tema pemeriksaan disesuaikan de lintas permintaan informasi publik di masa pan-
ngan agenda pembangunan nasional dan tema demi. Tidak hanya itu, Biro Humas dan KSI juga
tertentu sesuai dengan isu atau adanya kejadian mengembangkan aplikasi mobile PPID dan portal
luar biasa seperti pandemi Covid-19. Dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), sehing
menyelaraskan tema pemeriksaan, BPK dapat ga akses LHP dan informasi lainnya menjadi lebih
memberikan sebesar-besarnya manfaat hasil pe- mudah dan praktis. Dalam kerangka pemeriksaan
meriksaan kepada masyarakat, yang juga dapat penanganan pandemi Covid-19, BPK mengem-
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bangkan portal pemeriksaan Covid-19 dan Web
BPK atas peran aktifnya dalam mengawal pelak- Knowledge Center Pemeriksaan Covid-19, seba-
sanaan program-program pemerintah. Dalam hal gai pusat pengetahuan dan informasi bagi publik
ini, BPK telah memanfaatkan peluang pada masa mengenai peran dan pemeriksaan BPK dalam
krisis dan mengelola risiko yang mungkin dapat penanganan Covid-19. Selain itu, untuk memaksi-
berdampak pada operasi dan reputasi organisasi. malkan komunikasi dan hubungan dengan media,
Tema pemeriksaan dikomunikasikan secara BPK juga telah membangun Warta Pemeriksa
intensif kepada pemangku kepentingan melalui Digital. Website ini memberikan kemudahan bagi
pemberitaan, siaran pers, media sosial, forum wartawan untuk mendapatkan informasi yang le-
komunikasi dan konsultasi, serta forum-forum bih detail, akurat, dan terpercaya terkait dengan
internasional. Melalui pengomunikasian tema pe- program-program pemeriksaan BPK, termasuk
meriksaan pada saluran-saluran komunikasi publik pendapat atau perspektif terkait pemeriksaan dari
BPK, Biro Humas dan KSI berupaya untuk menge- sudut pandang BPK. Melalui strategi ini, media
dukasi dan meningkatkan kesadaran publik atas dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang
peran dan kerja BPK, serta mendorong partisipasi komprehensif, sementara BPK dapat mengontrol
aktif publik (promote action) untuk turut serta informasi yang beredar di kalangan media, sehing
mempunyai andil dalam upaya penanganan pan- ga dapat meminimalisir pemberitaan yang keliru,
demi Covid-19. Partisipasi aktif ini dapat dilakukan termasuk risiko pemberitaan negatif.
melalui tindakan nyata maupun melalui upaya Komunikasi proaktif pada masa pandemi juga
pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui dapat dilihat dari inisiatif BPK dalam menyusun
pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. peran foresight, sehingga dapat memberikan
pertimbangan dan proyeksi ke depan kepada
Be first, be right, be credible, pemerintah terkait dengan pengelolaan dan per-
show respect tanggungjawaban keuangan negara, khususnya
Komunikasi untuk meminimalisir keterjadian dalam masa pandemi Covid-19. Strategi komuni-
risiko bagi organisasi dilakukan secara proaktif kasi risiko ini dapat dikategorikan sebagai upaya
oleh BPK. Hal ini dapat dilihat dari upaya BPK penghargaan (show respect) terhadap kinerja pe-
dalam membuka seluruh saluran komunikasi yang merintah, sehingga BPK dapat turut mendukung
dimiliki, sehingga dapat memberikan kemudah praktik-praktik terbaik yang dilakukan pemerintah
an berkomunikasi kepada publik dan sekaligus dalam penanganan pandemi.
memberikan kemudahan akses terhadap produk BPK mengomunikasikan peran foresight kepa-
utama dan informasi lain terkait BPK. Melalui lang da pemangku kepentingan melalui forum dan per-
kah proaktif ini, BPK dapat menunjukkan peran temuan, baik dengan pemerintah pusat, Institusi
penting dan kinerjanya kepada publik, sehingga Penegak Hukum (IPH), maupun pemerintah dae-
dapat meminimalisir risiko reputasi BPK. Melalui rah, untuk menangkap permasalahan dan men-
langkah proaktif ini pula, BPK berupaya untuk dapatkan masukan. BPK juga aktif mengomunika-
menjadi sumber informasi yang pertama (be first), sikan inisiatif tersebut pada forum-forum interna-
yang paling benar (be right), dan yang paling ter- sional bersama organisasi BPK sedunia (INTOSAI),
percaya (be credible). PBB, dan lembaga donor. Terkait dengan pelaksa-
Dalam upaya menjadi sumber informasi yang naan program penanganan Covid-19, BPK secara
utama, pertama, dan terpercaya, Biro Humas dan proaktif melakukan komunikasi dan konsultasi ber-
KSI melakukan pengembangan website secara sama lembaga dan instansi terkait, seperti DPR,
terus-menerus untuk mempermudah akses LHP pemerintah, BPKP, dan IPH. Dalam hal ini, BPK
BPK. Pengembangan media ini juga didukung oleh dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan
penyempurnaan website PPID sehingga dapat publik atas inisiatif pengembangan perannya un-
lebih efektif menjadi media yang memfasilitasi lalu tuk mendorong kinerja pemerintah.
54 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
KOLOM
Boosting Peningkatan kolaborasi menjadi sangat strategis
BPK membangun wacana positif bagi orga- dilakukan pada saat pandemi Covid-19 karena pe-
nisasi untuk menjaga reputasi. Hal ini dilakukan nanganannya membutuhkan sinergi lintas sektoral.
melalui peningkatan kualitas dan pembangunan Dengan menginisiasi hubungan baik dan kerja sama
saluran-saluran komunikasi baru, sehingga dapat yang efektif, citra BPK di mata pemerintah, sektor
melakukan framing informasi yang positif untuk swasta, maupun lembaga internasional dapat te-
publik eksternal dan internal. Dalam hal ini, BPK tap dijaga dan ditingkatkan. Teknik ini juga dapat
telah melakukan teknik boosting, sebagaimana mengurangi risiko operasional dalam pelaksanaan
disebutkan oleh Galloway (2007). tugas dan fungsi pemeriksaan BPK, karena telah ter-
Pada masa pandemi Covid-19, BPK berupaya bangun pemahaman bersama antara BPK dengan
hadir di seluruh ragam media sosial untuk dapat entitas pemeriksaan dan pemangku kepentingan
memenuhi ruang publik dengan informasi terkait lainnya. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang
BPK. BPK berupaya menciptakan kemudahan dilakukan terhadap rencana kegiatan komunikasi
akses informasi, menyediakan, dan menyebarluas- risiko dan kehumasan yang dirumuskan oleh Biro
kan informasi melalui berbagai platform media Humas dan KSI, belum terdapat kegiatan yang meli-
sosial. Kualitas komunikasi melalui akun Instagram, batkan komunitas kunci, dalam hal ini adanya keter-
Twitter, Facebook, dan YouTube ditingkatkan, libatan key opinion leader, untuk mengembangkan
di samping mengembangkan akun media so- strategi komunikasi risiko dan kehumasan yang ber-
sial baru, yaitu Whatsapp, TikTok, dan Podcast. basis komunitas (community management). l
Penerapan prosedur pemeriksaan alternatif yang
ditempuh BPK selama pandemi Covid-19 men- Daftar Pustaka
jadi kerangka pesan melalui media sosial, yang Galloway, Chris. (2007). Reconfiguring the Risk Landscape: The Role
dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa BPK of Public Relations. Sphera Pública, (7), 15-27. https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=29720421002
masih terus bekerja dan menuntaskan tugasnya Heath, R. L. & Palenchar, M. (2008). Strategic Issues Management:
di tengah keterbatasan. BPK berupaya memanfa- Organizations and Public Policy Challenges. London: Sage.
McComas, K. A. (2010). Community Engagement and Risk
atkan peluang yang disediakan oleh media sosial Management. In R. L. Heath (Ed.), The Sage Handbook of
untuk memromosikan kinerja organisasi, mencip- Public Relations, 2, 461-476. Thousand Oaks, CA: Sage
takan wacana positif bagi organisasi, dan mening Publications.
Miller, A. N., Collins, C., Neuberger, L., Todd, A., Sellnow, T. L., &
katkan hubungan interaktif dengan publik. Boutemen, L. (2021). Being First, Being Right, and Being
Komunikasi dan penyediaan informasi juga Credible since 2002: A Systematic Review of Crisis and
Emergency Risk Communication (CERC) Research. Journal
intensif dilakukan dengan menyempurnakan of International Crisis and Risk Research, 4(1), 1-28. https://
portal internal dan mengembangkan email blast doi.org/10.30658/jicrcr.4.1.1
Reynolds, B. & Seeger, M. (2005). Crisis and Emergency Risk
InfoBPK. Melalui strategi ini, “boosting” informasi Communication as an Integrative Model. Journal
positif terkait BPK dapat efektif dibangun, baik pa- of Health Communication, 10(43), 43-55. DOI:
10.1080/10810730590904571
da publik eksternal maupun internal. World Bank Group. (2020). Role of Supreme Audit Institutions (SAIs)
in Governments’ Response to COVID-19: Emergency and
Mempertahankan dan meningkatkan Post Emergency Phases.
kolaborasi
Heath & Palenchar (2008) serta McComas
(2010) menyebutkan strategi community manage-
Redaksi Majalah Warta Pemeriksa
ment dalam rangka komunikasi risiko organisasi. mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan
Community management sangat bermanfaat da- pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan
lam upaya pengendalian pesan yang beredar di tema pemeriksaan maupun keuangan
masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, strategi ini negara/daerah.
Tulisan format doc minimal 7.000 karakter
belum diterapkan oleh BPK.
dapat dikirimkan melalui email
Selain beragam strategi pemanfaatan peluang wartapemeriksa@bpk.go.id
untuk meminimalisir risiko reputasi, BPK tetap men- dengan subjek ‘Rubrik Kolom’.
jaga hubungan dan kerja sama yang telah terjalin
dengan pemangku kepentingan di dalam maupun Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja
luar negeri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel
terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi
implementasi kerja sama atas Nota Kesepahaman
berupa fee menulis sebesar Rp750.000.
(MoU) yang telah disepakati, serta menyempurna
kan kebijakan, panduan, dan model kerja sama.
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 55
BERITA FOTO
1 2
3 4
5 6
1-2
Halalbihalal Pimpinan BPK RI dengan Pegawai BPK,
18 Mei 2022.
3-4
Ramah tamah Ketua BPK RI, Isma Yatun dengan
Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,
3 Mei 2022.
7
5-6
Ketua BPK RI, Isma Yatun menghadiri peringatan
Hari Kartini bersama Ikatan Istri-Istri Anggota
(IKISTRA) dan anggota Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) BPK,
25 April 2022.
7-8
Halalbihalal Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono
beserta istri dengan Ditama Revbang, 10 Mei 2022.
8
56 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
BERITA FOTO
10
9-10
9 Ketua BPK, Isma Yatun menyampaikan LHP
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2021 kepada DPR dalam
Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa
(14/06). Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK
memberikan opini WTP atas LKPP Tahun
2021 tersebut.
11
Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2021
oleh Ketua BPK, Isma Yatun kepada DPD,
Rabu (15/06). LKPP Tahun 2021 merupakan
konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara
(LKBUN).
12-13
Ketua BPK, Isma Yatun dan Anggota I BPK/
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara
I, Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri
11 Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, 2 Mei 2022.
14
Penyampaian LHP Provinsi Kalbar oleh Anggota
I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara
I, Nyoman Adhi Suryadnyana, 13 Mei 2022.
15
Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang
menyampaikan LHP LKPD Prov. Papua Barat
di Hotel Aston Manokwari, 10 Mei 2022.
16
Penyampaian LHP LKPD Prov. Sulawesi Utara
oleh Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang
di Manado, 13 Mei 2022. 12 13
14 15 16
WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022 57
INTERAKSI
Kuis
Pada majalah Warta Pemeriksa edisi April 2022 disebutkan bahwa
BPK menyediakan tempat atau media bagi pegawai
di lingkungan BPK untuk mendapatkan pendampingan sebagai
upaya mengatasi keluhan atau permasalahan yang dialami
dalam penyelesaian tugasnya. Apa nama tempat tersebut?
Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit.
Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek ‘Kuis’.
Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.
Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat.
Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.
58 WARTA PEMERIKSA n EDISI 5 n VOL. V n MEI 2022
File and source
- File
- warta-pemeriksa-mei-2022-1656658740-pdf_717f33924d27db37.pdf
- Size
- 4,049,917 bytes
- SHA-256
- bdae054935747ad10d69b00f35f0f788a77cb7296b6bbaa66c1b7c26255a109c
- Original
- www.bpk.go.id